Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ius Constituendum Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) JURNAL USM LAW REVIEW
Syafrinaldi Syafrinaldi
Islamic University of Riau
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Merek bagi Pelaku Industri Small and Medium Enterprises (SMES) di Negeri Kedah Malaysia sebagai Solusi dan Proyeksi terhadap Upaya Pemberian Kepastian dan Perlindungan Hukum Syafrinaldi Syafrinaldi; Noranida Mokthsim; David Hardiago
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 5 No. 1 (2024): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v5i1.4193

Abstract

Penjabaran dan sosialisasi atas mekanisme pendaftaran merek UMKM di Malaysia sebagai suatu kebutuhan tidak saja dilatarbelakangi atas masalah dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM Malaysia untuk menghadapi tantangan baru yang timbul dari globalisasi, melainkan ditujukan pula untuk menarik jumlah pelaku Industri agar berkeinginan melakukan pendaftaran atas merek yang secara signifikan akan berdampak pada pemasukan negara atas biaya pendaftaran merek yang dilakukan disatu sisi, dan di sisi lainnya agar memberikan dampak positif kepada para pelaku industri UMKM dalam hal perlindungan dan pemberian kepastian hukum. Mengingat, dalam mekanisme pendaftaran merek dengan merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Trademark ACT 2019 atau UU Merek Malaysia, memberi klasifikasi pendaftaran merek dengan total 45 pembagian kelas yang penting untuk dijabarkan termasuk yang terkait dengan mekanisme perlindungan hukum apa yang disajikan oleh Trademark ACT 2019 terhadap pelaku industri UMKM yang mendaftarkan merek miliknya.
Hygiene Criminil & Politic Criminil: Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Mekanisme Soft Approach di Negeri Kedah Malaysia David Hardiago; Noranida Mokthsim; Syafrinaldi Syafrinaldi
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 5 No. 1 (2024): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v5i1.4197

Abstract

Kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Malaysia menduduki tren peningkatan tertinggi jika dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya yang terjadi, yang pada gilirannya berdampak pada terjadinya permasalahan overcrowding di penjara Malaysia, di mana 56% dari total overcrowding tersebut disumbangkan dari kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika. Tentunya, angka overcrowding penjara di Malaysia tersebut turut memasukan jumlah penyalahguna narkotika yang terjadi di Negeri Kedah, mengingat data yang dimaksud merupakan akumulasi dalam skala nasional. Terlebih lagi, berdasarkan data statistik kejahatan narkotika yang terjadi di Malaysia antara tahun 2016 - 2020, daerah dengan tingkat penyalahguna narkotika tertinggi didominasi oleh Negeri Kedah dengan total 15.097 penyalahguna. Dengan tingkat penyalahguna narkotika di Negeri Kedah yang tinggi tersebut, tentunya membutuhkan strategi yang ditujukan sebagai upaya untuk pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dimaksud.  
Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom; Syafrinaldi Syafrinaldi; Muhammad Fais Mufidi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8797

Abstract

The objective of this study is to assess and understand fair Production Sharing Agreement (PSC) structures as well as state practices in the mining sector through a comparative analysis. The investigation aims to scrutinize and understand the optimal approach for implementing a fair PSC)in mining. The research uses the normative legal research method and legal principles rooted in specific areas of the legal system, initially by determining the rules defined in the relevant legislation. Findings reveal fair Production Sharing Contract (PSC) arrangements in the Mining Sector and Government Practices. Production-sharing contracts in comparative research ignore the principle of balancing the rights and obligations of the parties involved. The contractor is required to bear all operating costs, which represents a significant burden in the absence of cost recovery. The proposed ideal concept for the implementation of the fair PSC in the mining sector involves the integration of the cost recovery PSC with the common split system agreement. In particular, the application of  PSC to existing upstream oilfields and the adoption of the gross split work contract system for new upstream oilfields.Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai dan memahami struktur Perjanjian Bagi Hasil (PSC) yang adil serta praktik negara di sektor pertambangan melalui analisis komparatif. Investigasi ini bertujuan untuk meneliti dan memahami pendekatan optimal untuk menerapkan PSC yang adil di bidang pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan asas-asas hukum yang berakar pada bidang tertentu dalam sistem hukum, yang mula-mula dengan menentukan aturan-aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Temuan mengungkapkan pengaturan PSC yang adil di sektor pertambangan dan praktik pemerintah. Kontrak bagi hasil dalam penelitian komparatif mengabaikan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Kontraktor wajib menanggung seluruh biaya operasional, yang merupakan beban signifikan jika tidak ada cost recovery. Usulan konsep ideal penerapan fair PSC di sektor pertambangan melibatkan integrasi cost recovery PSC dengan perjanjian sistem common split. Khususnya penerapan PSC pada ladang minyak hulu yang sudah ada dan penerapan sistem kontrak karya gross split pada ladang minyak hulu baru.  
Consumer Legal Protection for Whitening Cream Cosmetic Products Sri Arlina; Syafrinaldi Syafrinaldi; Faiz Mufidi
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i2.8459

Abstract

This research aims to determine the implementation of the principles of justice and supervision of consumer protection in protecting consumers who use whitening cream cosmetic products (from the perspective of legal justice theory). The urgency of this research was initiated because many whitening cream products are circulating that contain dangerous ingredients and are sold at low prices. The research involved takes a juridical-normative approach. Techniques for data collection include literature studies and observations at BPOM Pekanbaru City. The principle of justice in consumer legal protection has not been effectively implemented by Article 2 paragraph (2) of the UUPK. One of the factors is a lack of effective compensation. The government merely issues administrative and criminal sanctions without being obliged to compensate for damages or restore the health of the skin affected by products. Then, according to UUPK rules, the BPOM does not have the authority to supervise the execution of consumer protection (Article 30 (1) UUPK). As a result, the Pekanbaru City BPOM's supervisory function on this research issue is ineffective, leaving consumers with insufficient facilities and infrastructure, free legal aid, and quick access to settle consumer disputes with business actors.
Co-Authors David Hardiago Faiz Mufidi Marnalom Marnalom Muhammad Fais Mufidi Noranida Mokthsim Sri Arlina