Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia Rani Fadhila Syafrinaldi; David Hardiago
UIR Law Review Vol. 5 No. 1 (2021): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6992

Abstract

Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Agreement 1995 (TRPS Agreement) is an international provision in the field of intellectual property rights protection that applies universally. Indonesia as a country of law, has all laws relating to the protection of intellectual property rights with reference to the TRIPS Agreement. The TRIPS Agreemnt formulation must also refer to the Paris Convention For the Protection of Industrial Property, 1883 which has been recognized as the legal basis for the protection of intellectual property rights globally. Protection of industrial assets consisting of Patents, Trademarks, Trade Secrets, Industrial designs, Protection of Plant Varieties and Layout Designs of Integrated Circuits must be carried out by the state towards the holders of the said industrial property rights
Bencana Alam Banjir Dan Tanah Lonsor Di Kabupaten Sentani Jayapura Dalam Prespektif Green Criminology David Hardiago; Rani Fadhila Syafrinaldi
UIR Law Review Vol. 5 No. 1 (2021): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6998

Abstract

This article aims to analyze two main problems related to the connection between floods and landslides that occurred in Sentani Jayapura Regency with green criminology discipline as the main approach perspective. This paper also offer projection as a means of prevention of environmental damage that has an impact on the natural disaster. This research uses a multi-method research technique (triangular method), which combines more than one research technique or strategy to study one or several related phenomena. The conclusion, in general, consists of two main parts. First, the connection between flood and landslide natural disasters in Sentani Jayapura Regency with green criminology, lies in the scope of green criminology in relation to factors in factual incidents in the example cases raised. Second, the means of prevention as a projection offer, in outline it consists of several main points. First, restoring the forest area according to its function. Second, conduct a spatial review based on considerations of disaster risk reduction and develop an adaptation scheme at the point of flooding. Third, internalization of land rehabilitation programs in the upstream and middle watersheds (DAS), especially forest areas, into program indications for spatial planning. Fourth, internalization of the soil and water conservation program in the form of Water Drainage (SPA) in agricultural land and settlements to improve regulation so as to reduce the potential for landslides and water accumulation in a short time. Fifth, socialization to the public by providing an understanding of green criminology and the importance of environmental responsibility.
Sosialisasi Merek Bagi Pelaku Industri UMKM Di Kota Pekanbaru Sebagai Solusi Dan Proyeksi Terhadap Upaya Pemberian Kepastian Dan Perlindungan Hukum Syafrinaldi Syafrinaldi; David Hardiago
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v3i2.408

Abstract

Badan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa 96% UMKM  belum berbadan hukum ataupun memiliki payung hukum yang memadai di bidang kekayaan intelektual khususnya pendaftaran merek. Data tersebut termasuk jumlah UMKM di Kota Pekanbaru yang belum terdaftarsehingga berdampak pada ketiadaan payung hukum  yang dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Ketiadaan payung hukum dan perlindungan  hukum terhadap merek bagi pelaku industri UMKM khususnya di Kota Pekanbaruberindikasi membawa dampak integral tidak saja terhadap pelaku industri kaitannya dengan konflik di bidang merek. Melainkan, akan berdampak pada beberapa hal lainnya seperti hilangnya beberapa lapangan pekerjaan, berkuranganya pemasukan negara khususnya di sektor pajak, berkuranganya pemasukan negara atas biaya pendaftaran merek, meningkatnya jumlah biaya peradilan sebagai imbasdari konflik hukum, dan beberapa problem-problem  hukum lanjutan lainnya. Atas dasar problem tersebut, Tim PKM melakukan sosialisasi pada hari Rabu 21 September 2022 bertempat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 54 orang didalam pemaparan terjadi tanya jawab untuk menghimpun permasalahan yang dituangkan dalam suatu daftar inventaris dan ditujukan untuk memberi solusi yang nantinya dijikan sebagai blue print kebijakan untuk pemberian kepastian dan perlindungan hukum terhadap UMKM Di Kota Pekanbaru.
Reformulasi Undang-Undang Narkotika Sebagai Proyeksi Persoalan Overcrowding Rutan di Indonesia Ramadan Tabiu; David Hardiago
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p14

Abstract

This legal research aims towards analyzing and presenting prognosis in order to answer the problems on prison overcrowding in indonesia which is carried out through the reformulation of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. As a normarice legal research, this research uses several approaches, those include statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. This research concluded that excessive imprisonment towards narcotics abuser and prison overcrowding have a causal relationship. Therefore, alternative punishment that involved no jail time is deemed necessary. Furthermore, for this alternative punishment to be effective, it is important to form a special task force aimed towards supervising the enforcement of the punishment so that it is adequetly executed. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi proykesi dalam rangka menjawab permasalahan overcrowding rutan/lapas di Indonesia yang dilakukan dengan mekanisme reformulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya statute approach, conceptual approach, dan comparative approach. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pemidaan yang berlebih terhadap pengguna narkotika memiliki hubungan yang kasual dengan terjadinya overcrowding rutan di Indonesia. Sehingga, reformulasi alternative pidana non-pemenjaraan terhadap beberapa jenis tindak pidana narkotika penting untuk diperhitungkan. Selain itu, guna efektifitas pelaksanaan alternative pidana selain pemenjaraan tersebut, penting kirannya untuk dilakukan pembentukan divisi khusus yang bertujuan mengawasi pelaksanaan pidana tersebut agar dapat berjalan secara efektif.
DELIK POLITIK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Hardiago, David
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

According to Indonesian penal law, an act is considered to be a criminal act based on the principle of legality. Problem arise when political crime is associated with the principle of legality, that said problem is related to the definition of political crime that is not stipulated in any of statutory provisions and/or regulations in Indonesia. This legal research aims to answer two legal problems raised by the Author, those are: Firstly, to determine the parameter of political crime in Indonesia. Secondly, to elaborate on the projection on how political crime should be stipulated in the future. The research in this study used normative legal research in order to find answers for legal problems elaborated by the Author. Secondary data collection is supported by some approaches, those are statutory approach, conceptual approach as well as comparative approach. Those aforementioned shall be constructed qualitatively in order to reach the conclusion using deductive and inductive method alternatively.
Sosialisasi Merek bagi Pelaku Industri Small and Medium Enterprises (SMES) di Negeri Kedah Malaysia sebagai Solusi dan Proyeksi terhadap Upaya Pemberian Kepastian dan Perlindungan Hukum Syafrinaldi Syafrinaldi; Noranida Mokthsim; David Hardiago
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 5 No. 1 (2024): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v5i1.4193

Abstract

Penjabaran dan sosialisasi atas mekanisme pendaftaran merek UMKM di Malaysia sebagai suatu kebutuhan tidak saja dilatarbelakangi atas masalah dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM Malaysia untuk menghadapi tantangan baru yang timbul dari globalisasi, melainkan ditujukan pula untuk menarik jumlah pelaku Industri agar berkeinginan melakukan pendaftaran atas merek yang secara signifikan akan berdampak pada pemasukan negara atas biaya pendaftaran merek yang dilakukan disatu sisi, dan di sisi lainnya agar memberikan dampak positif kepada para pelaku industri UMKM dalam hal perlindungan dan pemberian kepastian hukum. Mengingat, dalam mekanisme pendaftaran merek dengan merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Trademark ACT 2019 atau UU Merek Malaysia, memberi klasifikasi pendaftaran merek dengan total 45 pembagian kelas yang penting untuk dijabarkan termasuk yang terkait dengan mekanisme perlindungan hukum apa yang disajikan oleh Trademark ACT 2019 terhadap pelaku industri UMKM yang mendaftarkan merek miliknya.
Hygiene Criminil & Politic Criminil: Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Mekanisme Soft Approach di Negeri Kedah Malaysia David Hardiago; Noranida Mokthsim; Syafrinaldi Syafrinaldi
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 5 No. 1 (2024): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v5i1.4197

Abstract

Kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Malaysia menduduki tren peningkatan tertinggi jika dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya yang terjadi, yang pada gilirannya berdampak pada terjadinya permasalahan overcrowding di penjara Malaysia, di mana 56% dari total overcrowding tersebut disumbangkan dari kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika. Tentunya, angka overcrowding penjara di Malaysia tersebut turut memasukan jumlah penyalahguna narkotika yang terjadi di Negeri Kedah, mengingat data yang dimaksud merupakan akumulasi dalam skala nasional. Terlebih lagi, berdasarkan data statistik kejahatan narkotika yang terjadi di Malaysia antara tahun 2016 - 2020, daerah dengan tingkat penyalahguna narkotika tertinggi didominasi oleh Negeri Kedah dengan total 15.097 penyalahguna. Dengan tingkat penyalahguna narkotika di Negeri Kedah yang tinggi tersebut, tentunya membutuhkan strategi yang ditujukan sebagai upaya untuk pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dimaksud.  
Asas Legalitas Dan Self Plagiarism: Antinomi Realitas Empiris Sebagai Proyeksi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Di Bidang Hak Cipta Hardiago, David; Syafrinaldi
UIR Law Review Vol. 6 No. 2 (2022): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11689

Abstract

This study aims to analyze and provide projections in order to answer the problem of self-plagiarism in relation to positive legal regulations in Indonesia which regulate copyright. As a normative legal research, this study uses several approaches including the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of the study conclude that the current act of self-plagiarism is completely unknown in positive law regulations in Indonesia, especially in regulations related to copyright. The absence of these regulations has an impact on the absence of sanctions for acts of self-plagiarism, both ethical sanctions and criminal sanctions. While it is known that self-plagiarism has a greater detrimental impact when compared to pragmatic plagiarism and is known in positive laws and regulations with ethical and criminal sanctions that can be applied. Thus, with the empirical reality of self-plagiarism it is projected that the act in question is regulated as a crime in the copyright regulations that will be formed in the future by providing and including criminal threats against acts of self-plagiarism in the form of a total reformulation of the current regulations.
Imperfect Information of Bankers Clause in Credit Agreements in Banking Institutions: Further Legal Impact Hamzah, Rosyidi; Adinda, Fadhel Arjuna; Hardiago, David; Woodward, John
Lex Scientia Law Review Vol 7 No 2 (2023): Justice in Broader Context: Contemporary and Controversial Issues in Indonesia an
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lesrev.v7i2.76529

Abstract

Banking institutions primarily serve as intermediaries, collecting funds from the public through deposits (including savings, deposits, and current accounts) and redirecting these funds to the public in the form of credit. The execution of credit transactions necessitates a formal credit agreement to ensure legal certainty. These agreements typically follow a standardized pattern, with the bank drafting the terms and customers, often in a position of economic dependency, obliged to sign. Within the credit agreement, a crucial component is the banker clause, designed to mitigate credit risks. In the event of unforeseen circumstances, such as the customer's demise, this clause ensures that an insurance company settles the remaining debt. However, the effectiveness of this clause is contingent on the comprehensiveness of the insurance coverage. One noteworthy issue arises from the lack of transparency during the signing of credit agreements. Customers, represented solely by the bank during this process, may not be fully informed about the intricacies of the banker clause. Consequently, customers have found themselves in situations where they are obligated to fulfill outstanding credit obligations despite insurance claim rejections due to undisclosed specifics of certain diseases. To address this concern, it is imperative to establish explicit regulations governing disclosing information related to the banker clause during the signing of the credit agreement. This necessitates a collaborative effort involving the customer, bank, and insurance institution, ensuring that all relevant parties convene to discuss and clarify the terms of the credit agreement, particularly those related to the banker clause.
Korporasi sebagai Subjek dalam Tindak Pidana Paten (Reformulasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan KUHP Baru Indonesia) Syafrinaldi, Syafrinaldi; Hardiago, David; Indaryanto, Wisnu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i4.1074

Abstract

This study aims to analyze theoretical issues regarding the reformulation of the concept of criminal responsibility towards corporations as subjects in criminal offenses in the field of patents by using the parameters of criminal law doctrine and the new Indonesian Criminal Code. As normative legal research, this research uses statutory, historical, and conceptual approaches. The results of the study concluded that based on construction both in terms of criminal law doctrine and the new Indonesian Criminal Code, the rules regarding corporate criminal liability mechanisms for patent crimes are not recognized in Law Number 13 of 2016 concerning Patents (Patent Law). Bearing in mind that corporate criminal liability is related to patent crimes in the provisions of Article 1 point 13 of the Patent Law, the phrase "everyone" means individuals and legal entities. With the use of this term, of course this has a juridical implication that all criminal provisions in the Patent Law can only be applied to the intended legal subject (individuals and legal entities). Therefore, with this problem, projections are needed that are aimed at reformulating the Patent Law therefore that it does not only cover corporations as subjects. Alternatively, it is also aimed at reformulating the theory used and the model for imposing sanctions that can be applied therefore that it conforms to the criminal law doctrine and the corporate concept in Indonesia's new Criminal Code.