Anne Ryoga Putri Gandakusumah
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi dalam Menekan Penumpukan Perkara Perdata Anne Ryoga Putri Gandakusumah; Sabrina Muntazah; Anggi Simarmata
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 2 (2026): Multidicipline
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i2.254

Abstract

Artikel ini mengkaji efektivitas mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik serta implikasi hukum bagi para pihak yang tidak beriktikad baik dalam pelaksanaannya. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis diarahkan pada hubungan antara PERMA Nomor 3 Tahun 2022, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2022 memperkuat kapasitas mediasi di pengadilan dengan memperluas akses melalui sarana elektronik, mengurangi hambatan prosedural, dan mendukung efisiensi peradilan. Meskipun demikian, efektivitasnya dalam menekan penumpukan perkara perdata masih bersifat kondisional karena bergantung pada ketersediaan infrastruktur digital, kapasitas mediator, kesiapan para pihak dan kuasa hukum, serta budaya damai di lingkungan pengadilan. Di samping itu, implikasi hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik tetap penting karena keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh desain prosedur, melainkan juga oleh kesungguhan partisipasi para pihak. Artikel ini menyimpulkan bahwa mediasi elektronik merupakan instrumen penting pembaruan manajemen perkara, tetapi daya tekannya terhadap backlog perkara hanya akan optimal apabila pelaksanaannya terintegrasi, diawasi, dan didukung penerapan sanksi serta insentif prosedural secara konsisten.
Penerapan Sistem Coretax pada Penegakan Hukum Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Barat Pipin Supini; Anne Ryoga Putri Gandakusumah; Zahwatun Nadzifah Auliya; Maria Firdasari Sitorus
Ethos and Pragmatic Law Review Vol. 2 No. 1 (2026): Law, Governance, and Justice
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/ethos.v2i1.167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem Coretax dalam mendukung penegakan hukum pajak di KPP Pratama Serang Barat serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam tahap implementasinya. Coretax merupakan bagian dari reformasi digital administrasi perpajakan yang dirancang untuk mengintegrasikan layanan, pengawasan, dan pengelolaan data dalam satu sistem terpadu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi gangguan teknis sistem, integrasi data yang belum optimal, keterbatasan literasi digital wajib pajak, ketimpangan infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia di lingkungan kantor pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengawasan berbasis risiko melalui penerapan Compliance Risk Management (CRM), sehingga proses identifikasi ketidakpatuhan, penagihan, dan tindakan administratif dapat dilakukan lebih cepat dan terstruktur. Namun demikian, pada fase awal implementasi, kendala teknis dan faktor kesiapan pengguna masih memengaruhi kualitas pelayanan serta kepatuhan formal wajib pajak. Dengan demikian, keberhasilan Coretax tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh stabilitas sistem, peningkatan literasi digital, serta pendekatan pelayanan yang adaptif dan berorientasi pada wajib pajak.