p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Moderasi
Elicia Eprianda
Universitas Gadjah Mada

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Freud's Psychoanalysis on the Religious Practice of Manhaj Salaf as a Psychic Mechanism in Facing Modernity in Indonesia Elicia Eprianda
Jurnal Moderasi Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jm.2025.51.03

Abstract

This paper aims to examine how the religious practice of manhaj Salaf in Indonesia can be understood through the psychoanalytic framework of Sigmund Freud. In the last two decades, the growth of this movement reflects the search for moral certainty and identity in the midst of a crisis of meaning in modernity. The formulation of this research problem includes: (1) how the structure of id, ego, and superego works in the formation of Salafi piety and moral discipline; (2) what psychic defense mechanisms appear in their religious practices; and (3) how those psychic dynamics operate in response to the uncertainty and pressures of modernity. Using a qualitative approach based on literature review, this study hypothesizes that Salafi religious practices function as a psychic mechanism to reduce existential anxiety through the formation of collective superegos, sublimation, and social projection. The results of the analysis show that the internalization of strict religious norms provides a sense of psychological security and identity stability, but also has the potential to create excessive guilt and exclusivity towards other groups. In conclusion, Freud's psychoanalysis provides a strong perspective to understand the psychological function of Salafi religiosity in the context of Indonesian modernity and opens up space for further studies of the relationship between moral obedience, psychological health, and social dynamics. Abstrak Tulisan ini bertujuan menelaah bagaimana praktik keagamaan manhaj Salaf di Indonesia dapat dipahami melalui kerangka psikoanalisis Sigmund Freud. Dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan gerakan ini mencerminkan pencarian kepastian moral dan identitas di tengah krisis makna dalam modernitas. Rumusan masalah penelitian ini mencakup: (1) bagaimana struktur id, ego, dan superego bekerja dalam pembentukan kesalehan dan disiplin moral Salafi; (2) mekanisme pertahanan psikis apa yang muncul dalam praktik keagamaan mereka; dan (3) bagaimana dinamika psikis tersebut beroperasi sebagai respons terhadap ketidakpastian dan tekanan modernitas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa praktik keagamaan Salafi berfungsi sebagai mekanisme psikis untuk mereduksi kecemasan eksistensial melalui pembentukan superego kolektif, sublimasi, dan proyeksi sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa internalisasi norma religius yang ketat memberikan rasa aman psikologis dan stabilitas identitas, namun juga berpotensi menciptakan rasa bersalah berlebih dan eksklusivitas terhadap kelompok lain. Kesimpulannya, psikoanalisis Freud menyediakan perspektif yang kuat untuk memahami fungsi psikologis religiositas Salafi dalam konteks modernitas Indonesia serta membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai hubungan antara ketaatan moral, kesehatan psikologis, dan dinamika sosial.
Diversitas Agama dan Implikasinya Terhadap Demokrasi: Studi Komparatif Aceh dan Yogyakarta Elicia Eprianda
Jurnal Moderasi Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jm.%x

Abstract

This article examines the relationship between religious diversity and local democratic practice in Indonesia through a comparative study of Aceh and Yogyakarta. In a religious society, democracy is shaped by formal institutions but also by moral configurations and power relations at the local level. The study explains how variation in religious governance produces different forms of democracy while yielding similar democratic consequences. Using a comparative qualitative case-study approach, the article combines policy analysis, literature review, and secondary data on civil liberties and minority experiences. The theoretical framework of local political settlement explains how political actors, religious authorities, and civil society construct moral-political compromises that sustain the legitimacy of local power. The results show that although Aceh formalizes religion through sharia regulations while Yogyakarta relies on cultural mechanisms and informal social pressure, both regions produce a pattern of moralistic democracy marked by limited civil liberties and moral pressure on minority groups. These findings confirm that religious diversity does not automatically strengthen substantive democracy but is negotiated within boundaries set by local political settlements. The article contributes to the study of Indonesian democracy by showing the importance of reading democracy as a mosaic of local variations rather than a homogeneous national experience. Abstrak Artikel ini menganalisis hubungan antara diversitas agama dan praktik demokrasi lokal di Indonesia melalui studi komparatif Aceh dan Yogyakarta. Dalam masyarakat religius, demokrasi tidak hanya ditentukan oleh institusi formal, tetapi juga oleh konfigurasi moral dan relasi kekuasaan yang berkembang di tingkat lokal. Penelitian ini menjelaskan bagaimana variasi pengelolaan agama menghasilkan bentuk demokrasi yang berbeda namun memperlihatkan konsekuensi demokratis yang serupa. Dengan pendekatan kualitatif komparatif berbasis studi kasus, artikel ini menggabungkan analisis kebijakan, kajian literatur, serta data sekunder mengenai kebebasan sipil dan pengalaman kelompok minoritas. Kerangka teoritik kesepakatan politik lokal digunakan untuk memahami bagaimana aktor politik, otoritas keagamaan, dan masyarakat sipil membangun kompromi moral-politik guna mempertahankan legitimasi kekuasaan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Aceh menempuh jalur formalisasi agama melalui regulasi syariah, sementara Yogyakarta mengandalkan mekanisme kultural dan tekanan sosial informal, kedua daerah menghasilkan pola demokrasi moralistik yang serupa, ditandai oleh terbatasnya kebebasan sipil dan munculnya tekanan moral terhadap kelompok minoritas. Temuan ini menegaskan bahwa diversitas agama tidak secara otomatis memperkuat demokrasi substantif, melainkan dinegosiasikan dalam batas-batas yang ditentukan oleh kesepakatan politik lokal. Artikel ini berkontribusi pada kajian demokrasi Indonesia dengan menunjukkan pentingnya membaca demokrasi sebagai mosaik variasi lokal, bukan sebagai pengalaman nasional yang homogen.