Diversitas Agama dan Implikasinya Terhadap Demokrasi: Studi Komparatif Aceh dan Yogyakarta

Elicia Eprianda (Universitas Gadjah Mada)

Jurnal Moderasi
Vol. 6 No. 2 (2026)

This article examines the relationship between religious diversity and local democratic practice in Indonesia through a comparative study of Aceh and Yogyakarta. In a religious society, democracy is shaped by formal institutions but also by moral configurations and power relations at the local level. The study explains how variation in religious governance produces different forms of democracy while yielding similar democratic consequences. Using a comparative qualitative case-study approach, the article combines policy analysis, literature review, and secondary data on civil liberties and minority experiences. The theoretical framework of local political settlement explains how political actors, religious authorities, and civil society construct moral-political compromises that sustain the legitimacy of local power. The results show that although Aceh formalizes religion through sharia regulations while Yogyakarta relies on cultural mechanisms and informal social pressure, both regions produce a pattern of moralistic democracy marked by limited civil liberties and moral pressure on minority groups. These findings confirm that religious diversity does not automatically strengthen substantive democracy but is negotiated within boundaries set by local political settlements. The article contributes to the study of Indonesian democracy by showing the importance of reading democracy as a mosaic of local variations rather than a homogeneous national experience. Abstrak Artikel ini menganalisis hubungan antara diversitas agama dan praktik demokrasi lokal di Indonesia melalui studi komparatif Aceh dan Yogyakarta. Dalam masyarakat religius, demokrasi tidak hanya ditentukan oleh institusi formal, tetapi juga oleh konfigurasi moral dan relasi kekuasaan yang berkembang di tingkat lokal. Penelitian ini menjelaskan bagaimana variasi pengelolaan agama menghasilkan bentuk demokrasi yang berbeda namun memperlihatkan konsekuensi demokratis yang serupa. Dengan pendekatan kualitatif komparatif berbasis studi kasus, artikel ini menggabungkan analisis kebijakan, kajian literatur, serta data sekunder mengenai kebebasan sipil dan pengalaman kelompok minoritas. Kerangka teoritik kesepakatan politik lokal digunakan untuk memahami bagaimana aktor politik, otoritas keagamaan, dan masyarakat sipil membangun kompromi moral-politik guna mempertahankan legitimasi kekuasaan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Aceh menempuh jalur formalisasi agama melalui regulasi syariah, sementara Yogyakarta mengandalkan mekanisme kultural dan tekanan sosial informal, kedua daerah menghasilkan pola demokrasi moralistik yang serupa, ditandai oleh terbatasnya kebebasan sipil dan munculnya tekanan moral terhadap kelompok minoritas. Temuan ini menegaskan bahwa diversitas agama tidak secara otomatis memperkuat demokrasi substantif, melainkan dinegosiasikan dalam batas-batas yang ditentukan oleh kesepakatan politik lokal. Artikel ini berkontribusi pada kajian demokrasi Indonesia dengan menunjukkan pentingnya membaca demokrasi sebagai mosaik variasi lokal, bukan sebagai pengalaman nasional yang homogen.