<![CDATA[This study aims to comprehensively examine the transition process of land registration from analog certificates to electronic certificates, and to analyze how this mechanism can ensure legal certainty and provide legal protection for land ownership rights. The era of the industrial revolution 4.0, with the use of digital technology, is believed to be able to improve the quality of life of the community. Changes in information technology in public services are important, such as the digital transformation of land services, which is gradually realized with the transition of manual land services to electronic. Electronic certificates as digital identities are developing rapidly towards the implementation of e-government, with their application providing security guarantees that cannot be manipulated, damaged, or misused. The urgency of this research in Indonesia is related to analog certificates that are transformed into electronic certificates, making land data valid and minimizing land disputes and overlaps. High efficiency and effectiveness in land administration provide various benefits for security and transparency in land ownership. The method applied is empirical juridical research using primary and secondary data. This study explains the analysis of regulations for issuing electronic certificates in land registration activities that can guarantee data authentication, integrity, and anti-repudiation of electronic certificates. Thus, electronic certificates are proven to be more secure in terms of data protection and can improve efficient legal protection and modernize the land system. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif proses peralihan pendaftaran tanah dari sertipikat analog menuju sertipikat elektronik, serta menganalisis bagaimana mekanisme tersebut dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah. Era revolusi industri 4.0 dengan penggunaan teknologi digital diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perubahan teknologi informasi dalam pelayanan publik menjadi hal penting, seperti transformasi digital pelayanan pertanahan yang diwujudkan secara bertahap dengan dimulainya pelayanan pertanahan manual menjadi elektronik. Sertipikat elektronik sebagai identitas digital berkembang pesat menuju implementasi e-government dengan penerapannya memberi jaminan keamanan yang tidak dapat dimanipulasi, dirusak atau disalahgunakan. Urgensi penelitian ini di Indonesia berkaitan dengan sertipikat analog yang bertransformasi ke sertipikat elektronik menjadikan data tanah menjadi valid dan meminimalisir adanya sengketa tanah dan tumpang tindih. Efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam administrasi pertanahan, memberikan berbagai keuntungan atas keamanan dan transparansi dalam kepemilikan tanah. Metode yang diterapkan yakni penelitian yuridis empiris menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini menjelaskan analisis terhadap peraturan penerbitan sertipikat elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah yang dapat menjamin autentikasi data, integritas dan anti penyangkalan sertipikat elektronik. Dengan demikian, sertipikat elektronik terbukti lebih aman dalam perlindungan data serta dapat meningkatkan perlindungan hukum yang efisien, dan modernisasi sistem pertanahan.]]>
