Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Putra Hutomo
Universitas Jayabaya
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI Daniel Pangidoan; Wira Franciska; Putra Hutomo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.653 KB) | DOI: 10.55681/seikat.v1i2.246

Abstract

(Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaturan Hukum Tentang kedudukan sertifikat dalam Penguasaan hak atas tanah dan akibat hukum terhadap Penyelesaian Sengketa hak atas tanah akibat sertifikat ganda Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Sertifikat yang mempunyai kedudukan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil dan berdasarkan Pasal 165 HIR bahwa akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna. Artinya apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu yang benar selama tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Terkait dengan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah terdapat istilah tersendiri dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi; ”Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sengketa pertanahan, dalam hal ini sertifikat ganda diselesaikan melalui tiga (3) cara yaitu: 1). enyelesaian Secara Langsung Dengan Musyawarah. 2). Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 3). Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan.. Adapun Penyelesaian sengketa akibat sertifikat ganda melalui kewenangan administrasi, dalam hal ini adalah melalui lembaga atau badan pertanahan.Mekanisme penanganan sengketa tersebut lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut: a). Pengaduan.. Dalam pengaduan ini biasanya berisi halhal dan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya. b). Penelitian. Terhadap penanganan tersebut kemudian dilakukan penelitian baik berupa pengumpulan data/administrative maupun hasil penelitian fisik dilapangan (mengenai penguasaannya). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Hendrik Hendrik; Gatut Hendro; Putra Hutomo
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 4 No. 3 (2023): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 4 Nomor 3, September 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v4i3.1124

Abstract

Since the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (hereinafter referred to as the Omnibus Law) companies can carry out unilateral layoffs on the grounds of efficiency, whether followed by company closure or not followed by company closure due to losses, so that it becomes a question of how to resolve disputes over unilateral termination of employment disputes and also regarding legal protection for workers who have experienced unilateral termination of employment since the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. As an analysis knife, the theory of legal protection and the theory of dispute resolution are used to analyze the problem. The type of research in this thesis is normative juridical, namely legal research that places law as a system of norms (principles, norms, rules from laws and regulations, court decisions, and doctrines (teachings). The approaches used in legal research are the statutory approach, conceptual approach, analytical approach, case approach. Mawey Z. Alfa in his research states that layoffs are the cessation of individuals as members of an organization accompanied by the provision of financial rewards by the organization concerned. PHK must be preceded by notification of the plan and also look for ways to avoid unilateral layoffs by the company, if examined based on the provisions of Article 6 and Article 7 of Law Number 2 of 2004, consensus deliberation can be carried out using the principle of kinship between workers and employers. If there is an agreement between the worker and the employer, it can be outlined in an agreement between the two parties, while in the provisions of Article 151 Paragraphs (1) through (4) of the Job Creation Law there is a clear mechanism regarding the planning processes until the implementation of layoffs in a company. In Paragraph (4) it is emphasized that if the bipartite negotiation process does not reach an agreement, layoffs are carried out through the next stage in accordance with the industrial relations dispute mechanism. Disputes over unilateral termination of employment are resolved by bipartite negotiations so that the settlement process is calm and there is no conflict between workers and employers that causes unrest.
ANALISIS YURIDIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI Daniel Pangidoan; Wira Franciska; Putra Hutomo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v1i2.246

Abstract

(Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaturan Hukum Tentang kedudukan sertifikat dalam Penguasaan hak atas tanah dan akibat hukum terhadap Penyelesaian Sengketa hak atas tanah akibat sertifikat ganda Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Sertifikat yang mempunyai kedudukan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil dan berdasarkan Pasal 165 HIR bahwa akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna. Artinya apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu yang benar selama tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Terkait dengan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah terdapat istilah tersendiri dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi; ”Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sengketa pertanahan, dalam hal ini sertifikat ganda diselesaikan melalui tiga (3) cara yaitu: 1). enyelesaian Secara Langsung Dengan Musyawarah. 2). Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 3). Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan.. Adapun Penyelesaian sengketa akibat sertifikat ganda melalui kewenangan administrasi, dalam hal ini adalah melalui lembaga atau badan pertanahan.Mekanisme penanganan sengketa tersebut lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut: a). Pengaduan.. Dalam pengaduan ini biasanya berisi halhal dan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya. b). Penelitian. Terhadap penanganan tersebut kemudian dilakukan penelitian baik berupa pengumpulan data/administrative maupun hasil penelitian fisik dilapangan (mengenai penguasaannya). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut
Perlindungan Hukum Bagi Santri Dibawah Umur Akibat Melakukan Kekerasan yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pondok Pesantren Yuandika Sang Damar; Tofik Yanuar Chandra; Putra Hutomo
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i8.2757

Abstract

Pondok Pesantren merupakan tempat santri bermukim selama menuntut ilmu di pesantren. Selama menuntut ilmu di pesantren, dikarenakan terdapat perbedaan budaya, kultur dan pola asuh dari masing-masing santri, menyebabkan terjadinya gesekan diantara para santri yang bermukim di pesantren. Gesekan tersebut dapat berdampak dengan terjadinya suatu kekerasan, dan kekerasan tersebut sering kali berujung kepada meninggalnya santri yang menjadi korban kekerasan tersebut. Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban terkait meninggalnya santri akibat dari adanya kekerasan yang dilakukan oleh sesama santri di dalam pondok pesantren. Pihak tersebut yaitu santri yang melakukan tindak kekerasan dan pengurus dari pondok pesantren tempat para santri bermukim dan menuntut ilmu. Penelitian bertujuan untuk membahas tanggung jawab dari segi pelaku yang melakukan tindak kekerasan, maupun dari segi pondok pesantren yang lalai untuk melakukan tindakan preventif akan terjadinya kekerasan terhadap santri. Metode penelitian yang digunakan dalam thesis ini adalah dengan cara mendekati, mengamati dan mejelaskan suatu gejalan dengan menggunakan suatu landasan teori Research memiliki tujuan sebagai bentuk usaha dalam menemukan, mengembangkan juga menguji kebenaran dalam suatu pengetahuan, atau dalam kata lain menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder dalam bentuk bahan-bahan pustaka. Adapun pendekatan penelitian yang penulis pakai adalah melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analisis, dan pendekatan konsep.  Penulis berharap dengan adanya penelitian yang dilakukan, seluruh elemen pengajar serta pengurus pondok pesantren dapat menggencarkan tindakan preventif diantaranya berupa menciptakan lingkungan pondok pesantren yang aman serta terdapat pengawasan ekstra dari pihak pengajar serta pengurus pesantren agar tidak terdapat kekerasan antara para santri yang dapat berujung kepada meninggalnya santri. Selain itu, harus terdapat pengawasan aktif dari Kementerian Agama untuk memastikan terciptanya suatu lingkungan yang aman di pondok pesantren bagi para santri yang bermukim di dalamnya.
Co-Authors Achmad Fitrian Amelia Nur Widyanti Apriyodi Ali Daniel Pangidoan Dhoni Martien Gatut Hendro Hendrik Hendrik Ikhwan Ashadi Tofik Yanuar Chandra Tommy Thomas Tolu Wira Franciska Yuandika Sang Damar