Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Law Development Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of Innovative and Creativity Jurnal Riset Ilmiah SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Fatih: Journal of Contemporary Research
Putra Hutomo
Universitas Jayabaya
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI Daniel Pangidoan; Wira Franciska; Putra Hutomo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.653 KB) | DOI: 10.55681/seikat.v1i2.246

Abstract

(Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaturan Hukum Tentang kedudukan sertifikat dalam Penguasaan hak atas tanah dan akibat hukum terhadap Penyelesaian Sengketa hak atas tanah akibat sertifikat ganda Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Sertifikat yang mempunyai kedudukan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil dan berdasarkan Pasal 165 HIR bahwa akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna. Artinya apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu yang benar selama tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Terkait dengan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah terdapat istilah tersendiri dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi; ”Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sengketa pertanahan, dalam hal ini sertifikat ganda diselesaikan melalui tiga (3) cara yaitu: 1). enyelesaian Secara Langsung Dengan Musyawarah. 2). Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 3). Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan.. Adapun Penyelesaian sengketa akibat sertifikat ganda melalui kewenangan administrasi, dalam hal ini adalah melalui lembaga atau badan pertanahan.Mekanisme penanganan sengketa tersebut lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut: a). Pengaduan.. Dalam pengaduan ini biasanya berisi halhal dan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya. b). Penelitian. Terhadap penanganan tersebut kemudian dilakukan penelitian baik berupa pengumpulan data/administrative maupun hasil penelitian fisik dilapangan (mengenai penguasaannya). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Hendrik Hendrik; Gatut Hendro; Putra Hutomo
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 4 No. 3 (2023): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 4 Nomor 3, September 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v4i3.1124

Abstract

Since the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (hereinafter referred to as the Omnibus Law) companies can carry out unilateral layoffs on the grounds of efficiency, whether followed by company closure or not followed by company closure due to losses, so that it becomes a question of how to resolve disputes over unilateral termination of employment disputes and also regarding legal protection for workers who have experienced unilateral termination of employment since the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. As an analysis knife, the theory of legal protection and the theory of dispute resolution are used to analyze the problem. The type of research in this thesis is normative juridical, namely legal research that places law as a system of norms (principles, norms, rules from laws and regulations, court decisions, and doctrines (teachings). The approaches used in legal research are the statutory approach, conceptual approach, analytical approach, case approach. Mawey Z. Alfa in his research states that layoffs are the cessation of individuals as members of an organization accompanied by the provision of financial rewards by the organization concerned. PHK must be preceded by notification of the plan and also look for ways to avoid unilateral layoffs by the company, if examined based on the provisions of Article 6 and Article 7 of Law Number 2 of 2004, consensus deliberation can be carried out using the principle of kinship between workers and employers. If there is an agreement between the worker and the employer, it can be outlined in an agreement between the two parties, while in the provisions of Article 151 Paragraphs (1) through (4) of the Job Creation Law there is a clear mechanism regarding the planning processes until the implementation of layoffs in a company. In Paragraph (4) it is emphasized that if the bipartite negotiation process does not reach an agreement, layoffs are carried out through the next stage in accordance with the industrial relations dispute mechanism. Disputes over unilateral termination of employment are resolved by bipartite negotiations so that the settlement process is calm and there is no conflict between workers and employers that causes unrest.
ANALISIS YURIDIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI Daniel Pangidoan; Wira Franciska; Putra Hutomo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v1i2.246

Abstract

(Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaturan Hukum Tentang kedudukan sertifikat dalam Penguasaan hak atas tanah dan akibat hukum terhadap Penyelesaian Sengketa hak atas tanah akibat sertifikat ganda Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Sertifikat yang mempunyai kedudukan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil dan berdasarkan Pasal 165 HIR bahwa akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna. Artinya apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu yang benar selama tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Terkait dengan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah terdapat istilah tersendiri dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi; ”Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sengketa pertanahan, dalam hal ini sertifikat ganda diselesaikan melalui tiga (3) cara yaitu: 1). enyelesaian Secara Langsung Dengan Musyawarah. 2). Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 3). Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan.. Adapun Penyelesaian sengketa akibat sertifikat ganda melalui kewenangan administrasi, dalam hal ini adalah melalui lembaga atau badan pertanahan.Mekanisme penanganan sengketa tersebut lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut: a). Pengaduan.. Dalam pengaduan ini biasanya berisi halhal dan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya. b). Penelitian. Terhadap penanganan tersebut kemudian dilakukan penelitian baik berupa pengumpulan data/administrative maupun hasil penelitian fisik dilapangan (mengenai penguasaannya). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut
Perlindungan Hukum Bagi Santri Dibawah Umur Akibat Melakukan Kekerasan yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pondok Pesantren Yuandika Sang Damar; Tofik Yanuar Chandra; Putra Hutomo
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i8.2757

Abstract

Pondok Pesantren merupakan tempat santri bermukim selama menuntut ilmu di pesantren. Selama menuntut ilmu di pesantren, dikarenakan terdapat perbedaan budaya, kultur dan pola asuh dari masing-masing santri, menyebabkan terjadinya gesekan diantara para santri yang bermukim di pesantren. Gesekan tersebut dapat berdampak dengan terjadinya suatu kekerasan, dan kekerasan tersebut sering kali berujung kepada meninggalnya santri yang menjadi korban kekerasan tersebut. Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban terkait meninggalnya santri akibat dari adanya kekerasan yang dilakukan oleh sesama santri di dalam pondok pesantren. Pihak tersebut yaitu santri yang melakukan tindak kekerasan dan pengurus dari pondok pesantren tempat para santri bermukim dan menuntut ilmu. Penelitian bertujuan untuk membahas tanggung jawab dari segi pelaku yang melakukan tindak kekerasan, maupun dari segi pondok pesantren yang lalai untuk melakukan tindakan preventif akan terjadinya kekerasan terhadap santri. Metode penelitian yang digunakan dalam thesis ini adalah dengan cara mendekati, mengamati dan mejelaskan suatu gejalan dengan menggunakan suatu landasan teori Research memiliki tujuan sebagai bentuk usaha dalam menemukan, mengembangkan juga menguji kebenaran dalam suatu pengetahuan, atau dalam kata lain menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder dalam bentuk bahan-bahan pustaka. Adapun pendekatan penelitian yang penulis pakai adalah melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analisis, dan pendekatan konsep.  Penulis berharap dengan adanya penelitian yang dilakukan, seluruh elemen pengajar serta pengurus pondok pesantren dapat menggencarkan tindakan preventif diantaranya berupa menciptakan lingkungan pondok pesantren yang aman serta terdapat pengawasan ekstra dari pihak pengajar serta pengurus pesantren agar tidak terdapat kekerasan antara para santri yang dapat berujung kepada meninggalnya santri. Selain itu, harus terdapat pengawasan aktif dari Kementerian Agama untuk memastikan terciptanya suatu lingkungan yang aman di pondok pesantren bagi para santri yang bermukim di dalamnya.
The Legal Responsibility of Notaries for Their Involvement in Price Mark-Up Practices in Land Acquisition Compensation Mohhamad Khemal Pasya; Putra Hutomo; Mulyadi Mulyadi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5043

Abstract

The study purpose was This study aims to analyze the legal responsibility of notaries involved in price mark-up practices in land acquisition compensation, examining both juridical and practical aspects. This research employs a normative juridical approach, using statutory and doctrinal legal materials, combined with a case study analysis of land acquisition disputes involving notarial participation. Data were collected from laws, regulations, academic literature, and legal cases, then analyzed qualitatively to identify patterns of legal liability and compliance issues. Findings indicate that notaries who participate in price mark-up practices may be held civilly and administratively liable under the Notary Law, particularly when failing to act in accordance with their duties of accuracy, transparency, and legality. Case studies demonstrate that such practices often involve misrepresentation of land values, causing financial harm to landowners and potential conflicts with government acquisition standards. The research also highlights gaps in enforcement, emphasizing the need for stronger oversight and clearer procedural guidelines. Notaries bear significant legal responsibility in land acquisition compensation, and their involvement in price mark-up practices constitutes a breach of professional and legal duties. Ensuring strict adherence to notarial obligations is essential to protect public trust, prevent exploitation, and uphold the integrity of land acquisition processes in Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Girik yang Telah Diterbitkan Sertifikat oleh Pihak Lain Rizaldi Rizaldi; Wira Franciska; Putra Hutomo
Fatih: Journal of Contemporary Research Vol. 3 No. 1 (2026): January-June
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/y6keh691

Abstract

Untuk waktu yang lama, masyarakat bergantung pada girik, dokumen tanah kuno yang menunjukkan siapa yang memiliki kedaulatan atas sebidang tanah. Namun, girik kini hanya dianggap sebagai indikasi awal dalam proses pendaftaran tanah pertama kali dan tidak dianggap sebagai bukti hukum yang sah atas kepemilikan properti, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Tanah, Apartemen, dan Pendaftaran Properti. Perlindungan hukum bagi pemegang girik yang tanahnya telah disertifikasi oleh pihak ketiga dan posisi pemegang girik sebagai bukti kendali tanah dalam pendaftaran tanah merupakan isu yang dibahas dalam penelitian ini. Studi ini menggunakan metode konseptual dan hukum untuk sampai pada kesimpulan hukum normatif. Data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder dalam bidang hukum, khususnya dari tinjauan literatur undang-undang, yurisprudensi, dan putusan pengadilan. Teori perlindungan hukum dan teori pendaftaran tanah merupakan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan tersebut, girik hanya dapat digunakan dalam proses hukum untuk membuktikan kepemilikan tanah adat, dan tanah ini harus didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat tanah paling lambat tanggal 2 Februari 2026. Setelah tanggal tersebut, girik tidak akan lagi memiliki tujuan selain sebagai dokumen tambahan dalam prosedur pendaftaran tanah administratif pendahuluan. Jika pemegang girik dapat memberikan bukti penguasaan fisik tanah secara terus menerus selama 20 tahun, didukung oleh data yang valid dan dokumen lain yang memperkuat kedudukan hukum pemegang girik, pemegang tersebut dapat diberikan perlindungan hukum.
Saving Frozen Embryos Through Adoption Agreements: Bridging The Legal & Bioethical Gap in Indonesian Private Civil Law Dewi Padusi Daeng Muri; Irawan Soerodjo; Carolus Boromeus Kusmaryanto; Putra Hutomo
Law Development Journal Vol 8, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.1.235-256

Abstract

This study examines the legal and bioethical issues surrounding remaining frozen embryos in Indonesia, particularly the lack of regulations governing their use through embryo adoption. Current regulations require the destruction of unused embryos, creating a legal and ethical dilemma as embryos are considered potential human life with a right to life. This study uses a socio-legal approach with legal and comparative analysis to evaluate existing regulations and practices across several countries. The findings indicate a significant legal gap in Indonesia regarding embryo adoption, resulting in a lack of legal protection for prospective parents and embryos. This study proposes embryo adoption as a viable legal and bioethical solution to ensure embryo protection and the fulfillment of reproductive rights, and contributes to the development of a more comprehensive legal framework in private civil law.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PEMBUATAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA PEMBAYARAN UTANG PIUTANG Sesar Gummara; Wira Franciska; Putra Hutomo
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2026): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v3i2.2380

Abstract

The abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) is an act that exploits an unbalanced position between parties in an agreement to obtain economic benefits, which can force one party to enter into an agreement with disproportionate performance. This phenomenon often occurs in the creation of joint agreement deeds for debt payments, as seen in several court rulings, where the economically or psychologically stronger party exploits the weaknesses of the other party. This contradicts the principles of freedom of contract and consensualism in the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), thus requiring legal protection for the aggrieved party. This research aims to examine and analyze the legal protection for parties harmed by the abuse of circumstances in the creation of joint agreement deeds for debt payments, as well as to analyze the legal consequences arising from such abuse. This research employs a normative juridical legal research method with approaches encompassing legislation, case studies, analysis, and concepts. Primary legal sources include the Civil Code (KUH Perdata), the Notary Public Law, and court decisions, while secondary and tertiary sources are derived from library materials such as books, journals, and legal dictionaries. Data collection techniques are conducted through literature studies, and data analysis utilizes descriptive analytic qualitative methods to describe and construct an understanding of the related legal issues. The research results show that the legal consequences of abuse of circumstances are that the agreement can be annulled or void by law, so the agreement is considered never to have existed and can be restored to its original condition, provided that the aggrieved party submits an application for annulment. Legal protection for the aggrieved party can be obtained through the mechanism of applying for annulment of the agreement based on the doctrine of abuse of circumstances as a defect of will, which allows the judge to annul the agreement if it is proven that there is exploitation of a weak position. This research provides theoretical and practical contributions to the development of legal science as well as considerations in making fair agreements
Co-Authors Achmad Fitrian Amelia Nur Widyanti Apriyodi Ali Carolus Boromeus Kusmaryanto Daniel Pangidoan Dewi Padusi Daeng Muri Dhoni Martien Gatut Hendro Hendrik Hendrik Ikhwan Ashadi Irawan Soerodjo Mohhamad Khemal Pasya Mulyadi Mulyadi Rizaldi Rizaldi Sesar Gummara Tofik Yanuar Chandra Tommy Thomas Tolu Wira Franciska Yuandika Sang Damar