Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TELAAH RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN Azzahra Healtiane Nuryanta; Bambang Santoso
Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.83783

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menerima permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pid/2022. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penuntut Umum dapat membuktikan alasan kasasi yang diajukannya, yakni apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri, menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, dan menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa.
Harmonisation of the Mechanisms for Implementing Plea Bargaining in Money-Laundering Cases to Achieve Speedy, Simple and Affordable Justice in Indonesia Reza Zulhairi Pratama; Muhammad Rustamaji; Bambang Santoso
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/stdgj527

Abstract

This normative comparative study assesses the legal limits of the guilty-plea mechanism in Article 78 of Indonesia’s Law No. 20 of 2025, especially its possible application to money-laundering prosecutions. The analysis contrasts Indonesia’s statutory conditions with US Federal Rule of Criminal Procedure 11 and Germany’s section 257c StPO, focusing on eligibility, judicial scrutiny, legal representation, factual verification, and third-party asset rights. The Indonesian mechanism should not be equated with unrestricted US plea bargaining: the statutory offence thresholds and procedural guarantees remain controlling. Any extension to otherwise ineligible laundering offences requires legislative amendment, not judicial inference alone. The proposed model separates a voluntary plea from independent proof of illicit proceeds, asset recovery, and protection of victims and bona fide third parties.