Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Panorama Hukum Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Ahmad Yusuf
Universitas Sebelas Maret
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dinamika Kewenangan antara Lembaga Negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara: Analisis Yuridis UU Nomor 21 Tahun 2023 Ahmad Yusuf; Agus Riewanto; Andina Elok Puri Maharani
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v10i1.121600

Abstract

The relocation of the capital from Jakarta to the Nusantara is a strategic policy with fundamental implications for Indonesia's constitutional architecture. Law No. 3 of 2022, as amended by Law No. 21 of 2023, established the IKN Authority, a sui generis ministerial-level institution granted special regional government authority and placed directly under the President. This hybrid position combines the functions of the central and regional governments, creating conceptual and practical challenges related to the distribution of authority, public accountability, and checks and balances. This study aims to analyze the existing mechanisms of relations between state institutions and the IKN Authority and formulate an ideal concept for realizing constitutional governance. Using normative legal research methods with legislative, conceptual, and comparative approaches, the study examines patterns of institutional relations within the framework of the theory of separation of powers and institutional relations. The results of this study indicate that the current legal design and practice of institutional relations tend to emphasize strategic centralization, which has the potential to create ambiguity of authority and deficits in legislative oversight mechanisms and fiscal accountability. Therefore, it is recommended to strengthen checks and balances through clarification of authority boundaries, increased fiscal and administrative accountability, and harmonization of inter-institutional norms to ensure the implementation of the IKN is accountable, transparent, and in accordance with the principles of the rule of law.
Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Implementasi Perwujudan Jaminan Sosial: Perwujudan Jaminan Sosial Ahmad Yusuf; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v9i1.9565

Abstract

Perkembangan pesat dalam bidang informasi dan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Teknologi tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek politik dan sosial. Dalam konteks ini, Islam dan berbagai nilai sosial seperti kesejahteraan dan jaminan sosial memiliki peran penting dalam mengatasi tantangantantangan yang muncul. Artikel ini membahas pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis Indonesia dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila juga merupakan sumber inspirasi untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep Pancasila tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga tercermin dalam kekayaan budaya dan spiritual masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait. Pembahasan mencakup definisi Pancasila, kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan upaya untuk mewujudkan jaminan sosial. Kesejahteraan masyarakat diukur melalui berbagai indikator, termasuk aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya Pancasila sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dapat membantu mencapai tujuan jaminan sosial yang merata dan berkelanjutan.
Co-Authors Agus Riewanto Andina Elok Puri Maharani Fatma Ulfatun Najicha