Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law Dinasti Accounting Review
Habib Adjie
Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Notaris dalam Akta Jual Beli terkait Perlindungan bagi Ahli Waris sebagai Pihak Ketiga Usman Tri Imam Khoiri; Habib Adjie
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1805

Abstract

Dalam transaksi jual beli dengan adanya harta waris besar kemungkinan akan muncul sengketa hukum apabila hak serta kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dalam penjualan tersebut diabaikan. Akan diperlukan peran notaris dalam hal perlindungan ahli waris sebagai pihak ketiganya. Sebagai contoh jika objek jual beli merupakan harta bersama atau harta warisan yang belum dibagi, maka notaris harus dapat memastikan telah adanya persetujuan dari setiap ahli waris yang berhak atau dalam hal ini tidak turut menjadi pihak dalam akta. Dalam penulisannya metode penelitian yang digunakan menggunakan normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Sebagai hasilnya dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki peran yang besar lebih dari sekedar pembuatan akta otentik karena notaris juga memiliki kewajiban memberikan nasihat hukum dan melakukan upaya maksimal dalam memastikan hak setiap pihak termasuk pihak ketiga dalam hal ini ahli waris terlindungi. Perlindungan yang dapat dilakukan oleh notaris terbagi menjadi 3 yakni (1) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait seluruh dokumen yang diserahkan oleh para pihak (2) memastikan keabsahan dari dokumen pendukung yang lainnya serta (3) memberikan klausul yang tepat untuk dapat mengatur dan memberikan jaminan untuk para pihak bahwa objek dalam kondisi layak untuk dilakukan jual beli. Kesimpulan pada penelitian ini menegaskan bahwa notaris wajib dan berperan aktif dalam menciptakan kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa di masa yang akan datang, sehingga terwujud perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak turut terlibat sebagai pihak pada akta tersebut.
Postponement of Article 22 Income Tax Collection by Marketplaces: MSME Protection or a Lost Opportunity for State Revenue? Muhamad Wisnu Kusumawiguna; Habib Adjie
Dinasti Accounting Review Vol. 4 No. 2 (2026): Dinasti Accounting Review (September - October 2026)
Publisher : Dinasti Research & Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dar.v4i2.3790

Abstract

This study examines the legal and fiscal implications of the Directorate General of Taxes' decision of 5 August 2026 to postpone marketplace collection of Article 22 Income Tax under Minister of Finance Regulation Number 37 of 2025 until 31 October 2026, with collection beginning on 1 November 2026. Using normative legal research with statutory, conceptual, and policy approaches, the study assesses whether the delay primarily protects micro, small, and medium enterprises or sacrifices state revenue. The postponement is defensible as a temporary transition measure to reduce implementation errors, protect liquidity, and preserve purchasing power, but it creates no new tax exemption because merchants' underlying obligations remain governed by the Income Tax Law and Government Regulation Number 20 of 2026. Potential fiscal loss therefore cannot be measured simply as 0.5 percent of marketplace turnover. The more relevant cost is delayed third-party collection, weaker transaction visibility, postponed data matching, and continued non-compliance under self-assessment. A balanced policy should adopt a data-first, collection-later transition, automate the 500 million rupiah individual exemption, integrate cross-platform turnover data, and ensure clear re-designation and implementation procedures before 1 November 2026.
Co-Authors Muhamad Wisnu Kusumawiguna Usman Tri Imam Khoiri