Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Bureaucratic Behavior in the Implementation of Capital Expenditure Budget in the Office of Public Work and Spatial Planning of Sumedang Regency Suparman, Nanang; Chandra, Deddi; Sari, Avid Leonardi
Jurnal Bina Praja Vol 11 No 1 (2019)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.11.2019.99-109

Abstract

The behavior of bureaucratic apparatus in the implementation of the capital expenditure budget in the Office of Public Works and Spatial Planning of Sumedang Regency, West Java Province, still shows a deviant tendency. The problem behind the bad behavior of bureaucratic apparatus in managing the state budget is because of the lack of self-control to prevent deviant behavior and, vice versa, there is a strong intention to behave deviant. Therefore, the purpose of this study is to examine the implementation of the capital expenditure budget in the perspective of the behavior of individual bureaucratic apparatus related to intentions that are formed from a combination of attitudes, subjective norms, and behavioral control. The research method used is qualitative with a behavioral approach so that it can explain the data and information obtained from observation, interviews, and focus group discussions. The validity and reliability of the research are explained and verified with the theories of public administration science so that answers can be formulated as the formulation of the problem. The results showed that the behavior of the bureaucratic apparatus was determined by the intention of a number of efforts and endeavors to make a growing deviation in the implementation of the capital expenditure budget, it was built from the attitude of bureaucratic apparatus that lacked integrity and ployed loyalty. The attitude of the apparatus is in line with the subjective norms of the leaders and stakeholders who hope that each individual who plays a role in project management will get a number of resources determined according to the budget ceiling amount of the contract package for construction work and procurement of operational goods. The attitude and subjective norms of the bureaucratic apparatus can be achieved well because the behavior control is confirmed to be very low.
OPTIMALISASI PENGAWASAN INTERNAL KINERJA PEGAWAI OLEH ITWASDA DALAM MENANGANI PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Dipraja, Hasby Ramdan; Suparman, Nanang; Wardija, Wardija
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21734

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala dalam pengawasan internal kepolisian, khususnya pada Inspektorat Pengawasan Daerah di Polda Jawa Barat, dalam menangani pengaduan masyarakat. Permasalahan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja, keterlambatan proses verifikasi, serta kurang optimalnya komunikasi dengan masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis kinerja pegawai dalam menangani pengaduan masyarakat berdasarkan aspek kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan pengaruh interpersonal, serta merumuskan strategi optimalisasi pengawasan internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara interaktif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam penanganan pengaduan masyarakat masih belum optimal karena keterbatasan jumlah personel, ketidakseimbangan antara banyaknya laporan dengan tindak lanjut, lambatnya respon, serta kurangnya sosialisasi mekanisme pengaduan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penguatan sistem pengawasan internal melalui perbaikan prosedur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar pelayanan yang jelas, serta penguatan komunikasi dengan masyarakat guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.Kata Kunci : Pengawasan internal, kinerja pegawai, pengaduan masyarakat, Itwasda, Polda Jawa Barat
Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Suparman, Nanang
Jurnal Borneo Administrator Vol. 13 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.211 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i1.274

Abstract

Public should receive an easy, fast, accurate, and secured services in getting any licenses they need. In order to that, the purposes of this research are to understand how the issue of building permit process is done, reveal the meaning of the whole phenomenon according to the public and the Government, and to know the obstacles or problems faced by BPPTPM Cianjur in West Java as the unit in charge of licensing areas. This research applied descriptive study with qualitative approach. From the results of the analysis, it could be concluded that the quality of licensing which is measured through four (4) dimensions: easiness, speed of service, accuracy, and security had not been going well yet. It happened because of some factors such as: unsolid organizational structure, imbalances of human resources in both quantitative as well as qualitative, inadequate and out of date infrastructure and technology, and complicated procedure.Keywords : BPPTPM, IMB, Quality of ServiceDalam mengurus perizinan, publik seharusnya menerima pelayanan secara mudah, cepat, tepat, dan aman. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses pelayanan perizinan mendirikan bangunan dilakukan dan mengungkap makna pelayanan menurut publik dan pemerintah dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi BPPTPMKabupaten Cianjur Jawa Barat sebagai penanggung jawab bidang perizinan.Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas perizinan mendirikan bangunan yang diukur melalui 4 (empat) dimensi yakni dimensi kemudahan, dimensi kecepatan, dimensi ketepatan, dan dimensi keamanan cenderung belum berjalan baik,hal demikian terjadi akibat faktor-faktor kendala yang mempengaruhi antara lain struktur organisasiyang belum solid, ketimpangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif,daya dukung infrastruktur dan teknologi perkantoran yang kurang memadai dan tidak up to date, dan kerumitan prosedur yang belum terurai.Kata kunci: Kualitas Pelayanan, IMB, BPPTPM