Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Perikanan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2025/Pn Bit) Umi Yulaekhah; Misbahul Huda
FOCUS Vol 7 No 1 (2026): FOCUS: Jurnal Kajian Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v7i1.2200

Abstract

The fisheries sector plays a strategic role in supporting economic growth, food security, and Indonesia’s maritime sovereignty. However, illegal fishing remains a serious issue that causes state losses and marine ecosystem degradation. This problem is closely related to violations of fisheries business licensing requirements, which function as key instruments for controlling sustainable resource management. This study examines legal accountability for fisheries business actors operating without valid licenses and analyzes judicial considerations in Case Number 5/Pid.Sus-PRK/2025/PN Bit. The findings show that the enforcement of criminal and administrative sanctions reflects efforts to balance justice, legal certainty, and environmental sustainability. Under the Fisheries Law, intentional licensing violations may result in imprisonment and fines, alongside administrative sanctions under the Job Creation Law. In the case of Crisanto Sumilhig Langamon, the court imposed imprisonment, a monetary fine, and confiscation of fishing equipment, emphasizing both punitive and preventive functions of sanctions. This decision demonstrates the application of the combined theory (verenigings theorie), prioritizing justice, legal certainty, and legal utility in fisheries law enforcement.
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Usaha Perikanan Tanpa Izin dan Penggunaan Alat Tangkap Yang Merusak Ekosistem Perikanan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2868 K/Pid.Sus/2025) Yogi Darmawan Effendi; Misbahul Huda
FOCUS Vol 7 No 1 (2026): FOCUS: Jurnal Kajian Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v7i1.2201

Abstract

The fisheries sector plays a vital role in supporting economic growth, food security, and the sustainability of Indonesia’s marine resources. However, violations persist in the form of unlicensed fisheries business activities and the use of fishing gear that damages marine ecosystems, threatening environmental balance within the Fisheries Management Areas of the Republic of Indonesia (WPPNRI). This study examines the regulation of fisheries-related criminal offenses under Indonesian positive law and analyzes judicial considerations in Supreme Court Decision Number 2868 K/Pid.Sus/2025. Using a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, this research relies on primary legal materials in the form of relevant legislation. The findings indicate that fisheries business activities must comply with the principles of legality and sustainability, requiring valid licenses such as SIUP, SIPI, and SIKPI. The Supreme Court confirmed that the defendant was legally and convincingly proven to have committed a fisheries-related criminal offense and imposed sanctions in accordance with applicable law. This decision demonstrates the enforcement of legal certainty and the protection of sustainable fisheries resources in Indonesia
Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pengaturan Penawaran Participating Interest 10% dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Ardhi Krisnanto; Misbahul Huda
FOCUS Vol 7 No 02 (2026): FOCUS: Jurnal Studi Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v7i02.2269

Abstract

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam serta memperkuat manfaat ekonomi bagi daerah penghasil, pemerintah menetapkan kebijakan Participating Interest (PI) sebesar 10% dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi melalui mekanisme Kontrak Kerja Sama (KKS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penawaran Participating Interest (PI) sebesar 10% kepada BUMD dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi di Indonesia serta penerapannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PI 10% merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan sumber daya alam serta memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Pengaturan mengenai PI didasarkan pada prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan dilaksanakan melalui mekanisme Kontrak Kerja Sama antara pemerintah dan kontraktor. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2025. Penawaran dan pengalihan PI 10% kepada BUMD, anak perusahaan BUMD, atau BUMN hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan SKK Migas, dan dibatasi oleh ketentuan mengenai pengalihan saham dan interest guna memastikan pengelolaan tetap berada di bawah kendali pemerintah dan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah.