<![CDATA[School-Based Management (SBM) is a decentralization policy aimed at improving educational quality by strengthening school autonomy, stakeholder participation, and accountability mechanisms. However, its implementation has not always been aligned with the normative objectives of the policy. This article examines the coherence of School-Based Management implementation in relation to educational quality improvement, focusing on the interrelationship between school autonomy, stakeholder participation, and accountability systems. The study employs a qualitative approach using a multiple case study design, with data collected through in-depth interviews, observations, and document analysis across selected schools. The findings reveal that SBM implementation remains largely administrative in nature, characterized by limited school authority over human resource and financial management, as well as accountability practices oriented toward procedural compliance rather than student learning outcomes. In addition, stakeholder participation, particularly that of school committees, tends to be symbolic, while instructional leadership capacity among principals varies considerably. These conditions indicate a lack of policy coherence between delegated autonomy and the supporting institutional framework. The study concludes that strengthening instructional leadership, aligning regulatory frameworks, and developing learning-outcome-based accountability systems are critical prerequisites for enhancing the effectiveness of School-Based Management in a sustainable manner. ABSTRAKManajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan kebijakan desentralisasi pendidikan yang bertujuan meningkatkan mutu melalui pemberian otonomi, penguatan partisipasi, dan penerapan akuntabilitas di tingkat sekolah. Namun, dalam praktiknya, implementasi MBS sering kali belum sepenuhnya selaras dengan tujuan normatif kebijakan. Artikel ini bertujuan menganalisis koherensi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, dengan fokus pada keterkaitan antara otonomi sekolah, partisipasi pemangku kepentingan, dan sistem akuntabilitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multipel yang melibatkan beberapa sekolah, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBS masih didominasi oleh kepatuhan administratif, ditandai dengan keterbatasan kewenangan sekolah dalam pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan, serta akuntabilitas yang lebih berorientasi pada pelaporan prosedural dibandingkan capaian pembelajaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dan komite sekolah belum berkembang secara substantif, sementara kapasitas kepemimpinan instruksional kepala sekolah masih bervariasi. Temuan ini menegaskan bahwa rendahnya koherensi antara kebijakan otonomi dan sistem pendukung menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas MBS. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan sekolah, penyelarasan regulasi, dan pengembangan sistem akuntabilitas berbasis hasil belajar menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi MBS secara berkelanjutan.]]>
