Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Manajemen Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batam Salsabila Azharia Putri; Hafzana Bedasari
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12500

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas penertiban. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan mengacu pada siklus manajemen kinerja Armstrong yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, peninjauan, dan penghargaan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, serta telaah dokumen perencanaan dan laporan kinerja, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan SaldaƱa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan penertiban telah berjalan sistematis melalui penyusunan target, SOP, patroli, sosialisasi, pemberian surat peringatan, pembinaan, dan tindakan penertiban. Secara administratif, seluruh kasus pelanggaran pada tahun 2025 tercatat diselesaikan. Namun, efektivitas lapangan belum berkelanjutan karena sejumlah PKL kembali berjualan di lokasi yang telah ditertibkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan armada operasional, belum konsistennya pengawasan pascapenertiban, keterbatasan lokasi relokasi, lemahnya pembinaan, dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Peninjauan kinerja telah dilakukan secara berkala, tetapi tindak lanjutnya belum sepenuhnya mengatasi keberulangan pelanggaran. Selain itu, penghargaan khusus bagi personel aktif berprestasi belum tersedia. Penguatan koordinasi, peremajaan sarana, optimalisasi pengawasan berbasis teknologi, penyediaan ruang usaha alternatif, serta sistem penghargaan berbasis prestasi diperlukan agar penertiban berlangsung lebih efektif, terukur, berkelanjutan, akuntabel, dan manusiawi bagi masyarakat Kota Batam setempat.