Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA OLEH APARAT POLSEK KARIMUN KABUPATEN KARIMUN Bedasari, Hafzana
Menara Ilmu Vol 12, No 80 (2018): Vol. XII Jilid 2 No.80 Febaruari 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i80.625

Di Indonesia masalah kenakalan para remaja sudah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Seperti yang sering terlihat di pemberitaan media masa, kasus-kasus yang melibatkan para remaja seperti tawuran, terlibat kasus narkoba, seks bebas dan lain-lain. Polisi sebagai aparatur Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan yaitu kekuasaan polisi dalam bidang hukum dan kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat. Dari uraian tersebut peneliti akan melakukan penelitian tentang upaya pencegahaan dan penanggulangan kenakalan remaja oleh aparat Polsek Karimun. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Dari hasil penelitian upaya pencegahan yang dilakukan yaitu dengan beberapa langkah yang telah disesuaikan dengan berat dan ringannya tindakan kenakalan yang dilakukan. Kepolisian melakukan beberapa upayapencegahan, yaitu: penyuluhan, patroli, razia, penertiban dan melakukan pendekatan agar kenakalan tidak meluas dan merugikan masyarakat. Sedangkan, jenis-jenis kenakalan yang dilakukan remaja di wilayah hukum Polsek Karimun yaitu pergaulan bebas, perkelahian, merokok, penggunaan narkoba, kebut-kebutan/ balapan liar di jalan.Keywords :pencegahan, penanggulangan, kenalan remaja

KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP LOKALISASI KOMPLEK VILLA KAPLING KECAMATAN TEBING Hafzana Bedasari; Tirta Gandari
KEMUNTING Vol 1 No 1 (2020): JANUARI 2020
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v1i1.27

Pelaksanaan kebijakan publik haruslah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang telah ditentukan.. Sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan isi kebijakan yang telah ada. Penelitian ini menyangkut dengan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan. Didaerah Kabupaten Karimun tempat-tempat Prostitusi banyak ditemukan, seolah-olah mereka bebeas untuk mendirikan lokalisasi prostitusi, bahkan tempat ini sangat mudah dijangkau, dan dikenal oleh semua lapisan masyarakat. Terdapat salah satu lokalisasi prostitusi yang sudah tidak asing lagi oleh masyarakat yaitu berlokasi di Kecamatan Karimun, tepatnya di Komplek Villa, Kapling. Para Pekerja Seks Komersial yang berada di Komplek Villa bukan hanya berasal dari Karimun Saja. Walaupun sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan, tetapi tempat ini masih beroperasi hingga saat ini. Dan semakin banyakanya para PSK yang berdatangan dari luar daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kendal dalam pelaksanaan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan. Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh George Edwards III (1980). Menurut kerangka pemikiran George Edwards III (1980: 10-11) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Diantara fakto-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi. Dalam penelitian ini yang merupakan sampel yaitu Dinas Sosial, Pol PP, Kapolres, dan para PSK yang ada di Komplek Villa Kapling. Sampel sebanyak 78 orang. 72 orang sebagai responden dan 6 orang sebagai informan. Hasil dari penelitian ini yaitu memuaskan dengan nilai 2.227.

NILAI STRATEGIS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA INTERNASIONAL DI KAWASAN PERBATASAN Hafzana Bedasari; Rendi Prayuda; Andrean Dwi Saputra
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini menjelaskan tentang pengembangan pariwisata yang ada di kabupaten Anambas. Pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas masuk dalam kawasan strategis pariwisata internasional, hal itu tidak terlepas dari potensi wisata bahari Kabupaten Anambas yang ekslusif. Pengembangan pariwisata Kabupaten Anambas merupakan kelanjutan dari program kerja yang dibuat oleh presiden Jokowi, dalam salah satu program kerjanya dijelaskan pentingnya pengembangan wilayah perbatasan. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Anambas sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Anambas. Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Anambas perbaikan infrastruktur pun dilakukan, diantaranya dengan dibangunnya Bandar udara Letung sebagai gerbang masuknya wisatawan asing. Teori yang digunakan adalah teori pariwisata kebudayaan dan strategi pengembangan wilayah perbatasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau literatur. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan infrastruktur diberbagai bidang untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Anambas, perbaikan yang perlu diperhatikan adalah infrastruktur bandara, kantor imigrasi, transportasi menuju objek wisata, dan penyedian pemandu wisata. Selain itu perlunya promosi yang lebih guna menarik hati wisatawan, misalnya dengan bekerjasama dengan Artis Ibukota sebagai Brand Ambasador

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN UMUMDI KELURAHAN PASIR PANJANG KECAMATAN MERAL BARATKABUPATEN KARIMUN Azmi; Hafzana Bedasari; Said Nuwrun
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini berawal dari masalah minimnya fasilitas alat penerangan jalan umum (PJU) di kelurahan pasir panjang. Penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum. Pengelolaan PJU sepenuhnya wewenang Pemda melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan (PERKIM). Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum bahwa untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan. Guna mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu lintas seta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Alat penerangan jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Teori yang digunakan dalam peneitian ini adalah teori menurut George C Edward III. Yang didalamnya memiliki 4 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan, Implementasi suatu kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Penelitian dilakukan dua siklus dimulai pada bulan mei dan juni 2020. Data penelitian diperoleh dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah untuk memaksimalkan Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Koordinasi antara Dinas PERKIM dan Masyarakat Kelurahan Pasir Panjang unutk alat penrangan jalan umum seharusnya lebih efektif dan efisien, supaya tercapainya tujuan dari Dinas PERKIM. Faktor pendukung pada penertiban PJU ini adalah perlunya izin yang dilakukan sesuai prosedur yang benar.

EFEKTIVITAS PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE B DALAM MENGATASI PENYELUDUPAN BARANG ILEGAL DITANJUNG BALAI KARIMUN Kasirul Fadli; Hafzana Bedasari; Frinda Novita; Ade Endriani
KEMUNTING Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Kemunting
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v3i1.502

Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pegawai atau Instansi pemerintahanya, pada penelitian ini peneliti memfokuskan di Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai di bidang Pengawasan Penyeludupan. Dimana dalam melaksanakan tugasnya bidang Pengawasan Penyeludupan memungut Bea masuk dan Pajak serta mengadakan patroli laut untuk keamanan Tanjung Balai Karimun.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai dalam Mengatasi Masalah Penyeludupan, peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif kuantitatif , Yaitu Jenis penelitian yang menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif dengan menekankan pada konsep pengukuran kinerja menurut Teori Sedarmayanti yang meliputi indicator kinerja yaitu : Prestasi kerja, Keahlian, Perilaku, Kepemimpinan. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah Wawancara, Observasi, Dokumentasi, Kuisioner. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa terlihat secara Deskriptif kinerja pegawai pengawasan penyeludupan Tanjung Balai Karimun belum cukup baik, karna masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang berdampak pada kinerja, seperti : kekurangan tenaga ahli dalam bidangya, kekurangan sarana dan prasarana, kurang pelatihan mental individu, dan masih ada bebrapa pegawai yang tidak bertanggung jawab dengan pekerjaanya. Maka perlu adanya perbaikan dan sanksi yang sangat tegas

IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DIKAWASAN INDUSTRI (STUDI KASUS DI PT.KMS (KARIMUN MARINE SHIPYARD) DI KEC.MERAL BARAT-KEL.PANGKE-KABUPATEN KARIMUN Frinda Novita; Kasirul Fadli; Hafzana Bedasari; Siska Miluni
KEMUNTING Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Kemunting
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v3i1.503

Penelitian ini berawal dari Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih dikaitkan belum maksimal, dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mengingat jumlah perusahaan yang semakin banyak. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun dalam rangka mencegah terjadinya pembuangan limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga ekosistem di daerah sekitar tidak rusak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis primer dan sekunder yang diperoleh dari Observasi, Wawancara, dan Pengalaman langsung. Adapun fokus dari penelitian adalah bagaimana memberikan gambaran yang nyata mengenai bagaimana keadaan dilapangan dan mengumpulkan informasi mengenai implementasi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kawasan Tg.Balai Karimun. Hasil data penelitian yang dapat dianalisis secara kualitatif, dari peninjauan data dikumpulkan dan didukung oleh hasil wawancara, mengunakan teori oleh Daniel A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier, dan Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun dalam melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3) sudah memiliki standar pengawasan yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Implementasi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di PT Karimun Marine Shipyard tidak melibatkan masyarakat dalam pengawasan langsung.

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA OLEH APARAT POLSEK KARIMUN KABUPATEN KARIMUN Hafzana Bedasari
Menara Ilmu Vol 12, No 80 (2018): Vol. XII Jilid 2 No.80 Febaruari 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i80.625

Di Indonesia masalah kenakalan para remaja sudah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Seperti yang sering terlihat di pemberitaan media masa, kasus-kasus yang melibatkan para remaja seperti tawuran, terlibat kasus narkoba, seks bebas dan lain-lain. Polisi sebagai aparatur Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan yaitu kekuasaan polisi dalam bidang hukum dan kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat. Dari uraian tersebut peneliti akan melakukan penelitian tentang upaya pencegahaan dan penanggulangan kenakalan remaja oleh aparat Polsek Karimun. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Dari hasil penelitian upaya pencegahan yang dilakukan yaitu dengan beberapa langkah yang telah disesuaikan dengan berat dan ringannya tindakan kenakalan yang dilakukan. Kepolisian melakukan beberapa upayapencegahan, yaitu: penyuluhan, patroli, razia, penertiban dan melakukan pendekatan agar kenakalan tidak meluas dan merugikan masyarakat. Sedangkan, jenis-jenis kenakalan yang dilakukan remaja di wilayah hukum Polsek Karimun yaitu pergaulan bebas, perkelahian, merokok, penggunaan narkoba, kebut-kebutan/ balapan liar di jalan.Keywords :pencegahan, penanggulangan, kenalan remaja

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 Di Kabupaten Karimun Hafzana Bedasari; Siti Maharani
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 1 (2020): Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : UIR Press

Free Trade Zone and Free Port (KPBPB) is one of the National Strategic Areas in Riau Islands Province. The Affirmation of Karimun Regency to become KPBPB is elaborated in Government Regulation Number 40 of 2017 concerning Amendment to Government Regulation Number 48 of 2007 concerning KPBPB. The implementation of the KPBPB in Karimun Regency has been going on for almost 12 years, but the implementation encountered a variety of obstacles so that the implementation of the KPBPB has not been able to run effectively. The purpose of this research is to determine the implementation and the factors that influence the implementation of government regulation number 40 of 2017 concerning KPBPB in Karimun Regency, this research was carried out at BP Karimun's office. The type of research used was descriptive qualitative, and analyzed data using Interactive Model analysis techniques from miles huberman. Based on the results of the study it can be concluded that the analysis of the preparation of the implementation of Government Regulation number 40 of 2017 concerning changes to government regulation number 48 of 2007 concerning the KPBPB in Karimun Regency has been going well, judging by the factors of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In addition its strategic location, however it is felt there are still a few deficiencies here and there including the still fat organizational structure of BP Karimun.

Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun Hafzana Bedasari; Endang Tri Wahyuni
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 2 (2020): Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : UIR Press

This research is backgrounded by one of the people with social welfare problems in homeless and beggars whose one factor is poverty, social services karimun district through social service regulations make policy a program in dealing with social welfare problems. This study aims to find out more about the implementation of government program policies in addressing social welfare problems in homeless and beggars and to know the factors that influence the implementation of government program policies in dealing with social welfare problems in homeless and beggars in karimun district. Data collection techniques used are unstructured interviews and Field Observation and Documentation. Data sources are obtained by using secondary and primary data. Data analysis used in this research is qualitative data analysis method. From the results of this study obtained an idea that the overall Implementation of Social Service Program Policy on People with social welfare problems in Homeless and Beggars in Karimun Regency, namely: Transmission, Clarity, Consistency, Human Resources, Budget resources, Equipment Resources, Authority Resources, Bureaucratic Appointments, Incentives, Standard operational procedure (SOP), Fragmentation, then from the indicators can be known that the implementation of social service program policy towards people with social welfare problems in homeless and beggars in Karimun Regency has been running well in accordance with the results of research from interviews with 5 key informants as a source of data selected deliberately (purposive sampling) namely, Head of social rehabilitation, Head of social rehabilitation section of people with disabilities and social tuna, Social problems rehabilitation analyst, Satpol PP, Bum and beggars. Supporting factors that influence the implementation of the program policy karimun Social Service Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.

PERAN KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PEMBINAAN PEGAWAI Frinda Novita; Hafzana Bedasari; Lilif Carda
JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ) Vol 19, No 1 (2021): JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Riau

Belum tercapainya kinerja aparat sesuai dengan apa yang di inginkan disebabkan kurang disiplinnya aparat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang dimiliki dan sesuai aturan-aturan yang ada dan berlaku. Dari hasil pengamatan penulis terhadap tingkat kehadiran aparat, dimana adanya ketidak patuhan sebagian aparat terhadap aturan tata tertib seperti datang dan keluar kantor tidak sesuai waktunya dan meninggalkan kantor tanpa meminta izin kepada pimpinan sehingga berdampak pada adanya waktu lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun pekerjaan yang tertunda. Belum maksimalnya tingkat kinerja dan masih rendahnya tingkat disiplin pegawai tersebut karena iklim pekerjaan tersebut belum mempunyai pekerjaan sesuai dengan bidang tugas atau sesuai kemampuannya. Camat sebagai penguasa pemerintah kecamatan berupaya untuk lebih meningkatkan perannya agar kecamatan Buru yang relatif masih berumur muda tidak kalah bersaing dengan kecamatan-kecamatan lain yang sudah lama. Oleh karena itu masyarakat mengharapkan dalam kepemimpinan Camat Buru yang baru dapat lebih meningkatkan perannya didalam meningkatkan efektifitas kerja aparat kecamatan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa 5 indikator yang diteliti yaitu Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, Pemberian Pedoman, dan fasilitasi dengan 2 orang responden diperoleh tanggapan responden yang menyatakan baik dengan skor 1176, kemudian responden yang menyatakan cukup baik skornya 400, dan yang menyatakan kurang baik skornya 125. Dengan demikian secara keseluruhan dapat diketahui bahwa Pembinaan Pegawai di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun mendapatkan jumlah skor rata-rata 340,2 dan dinyatakan dalam kategori “Baik”.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search