Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Olahraga, Pemeriksaan Kesehatan Lansia, Dan Pemanfaatan Limbah Kulit Pinang Menjadi Biobriket Di Desa Seberang Tembilahan Nazwa Azura Yasmin; Irsan Taufik Ali; Nawa Afifah; Adelia Putri; Dea Ananda; Izhar Ibnu Fahmi; Oktavia Rahmadhani; Muhammad Genadi; Triana Suci Amanda; Tasya Nofa; Arie Styawan
Journal of Golden Generation Abdimas Vol. 2 No. 3 (2026): Journal of Golden Generation Abdimas
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jgga.v2i3.1073

Abstract

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, teridentifikasi tiga permasalahan utama, yaitu rendahnya aktivitas sosial antarwarga, minimnya kesadaran kesehatan pada kelompok lanjut usia, serta belum optimalnya pemanfaatan limbah kulit pinang hasil perkebunan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan participatory action research dengan tiga program utama, yaitu turnamen bola voli antarkampung, pemeriksaan kesehatan lansia melalui posyandu, dan pelatihan pengolahan limbah kulit pinang menjadi biobriket. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa turnamen bola voli berhasil meningkatkan interaksi dan kebersamaan antarwarga, kegiatan posyandu lansia meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat lanjut usia terhadap layanan kesehatan, serta pelatihan biobriket memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada masyarakat dalam mengolah limbah perkebunan menjadi produk bernilai ekonomi. Ketiga program tersebut saling melengkapi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dari aspek sosial, kesehatan, dan lingkungan, sehingga diperlukan pendampingan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Analisis Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah dalam Perspektif Kelembagaan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2025 Nabila Cantika Wadani; Taryono Taryono; Nazwa Azura Yasmin; Nurfitri Aulia; Tasya Nofa; Putri Aulia; Elysia Vania Agata
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.9359

Abstract

Meningkatnya tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin meningkat dari 2,83% atau sekitar 32,73 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 3,19% atau sekitar 39,16 ribu jiwa pada tahun 2025. Kondisi ini terjadi di tengah peningkatan total APBD Kota Pekanbaru dari Rp2,59 triliun menjadi Rp3,21 triliun. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam efektivitas kebijakan belanja daerah, khususnya dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan belanja pemerintah daerah dalam perspektif kelembagaan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis kebijakan interpretatif berbasis perspektif kelembagaan North. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah telah diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti inefisiensi anggaran, ketidaktepatan sasaran program, lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta kesenjangan antara pagu dan realisasi anggaran. Dengan demikian, efektivitas penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan dalam pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.