Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Asas Actor Sequitur Forum Domicilii dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Mengenai Kompetensi Relatif (Studi Kasus Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/Pn Tng) Togi Gultom; Gunawan Nachrawi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.669

Abstract

Dalam praktik perceraian, sering ditemui pasangan yang meskipun sah secara hukum masih terikat dalam perkawinan, namun sudah hidup terpisah dan berdomisili di wilayah hukum berbeda saat gugatan diajukan. Hal ini terjadi dalam perceraian Nomor 443/Pdt.G/2024/PN.TNG, yang melibatkan penerapan asas actor sequitur forum domicilii sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg. Asas ini mengatur bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus melakukannya di pengadilan yang berwenang berdasarkan domisili pihak tersebut.Penelitian ini menguji Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang terhadap peraturan yang berlaku dan membandingkannya dengan putusan sela perkara perceraian Nomor 100/Pdt.G/2023/PN.Cbi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 443/Pdt.G/2024/PN.TNG tidak konsisten dalam menerapkan asas actor sequitur forum domicilii, yang mengakibatkan ketidakjelasan mengenai pengadilan yang berwenang.Untuk itu, disarankan agar penolakan eksepsi mengenai kompetensi relatif dituangkan dalam putusan sela secara tertulis, bukan hanya diucapkan di persidangan. Hal ini penting agar proses pemeriksaan perkara lebih transparan, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Analisis Yuridis Pengalihan Hak Tagih (Cessie) dalam Praktik Pinjaman Online Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Konsumen Evita Nursanty Iqbal; Gunawan Nachrawi
FOCUS Vol 7 No 02 (2026): FOCUS: Jurnal Studi Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v7i02.2310

Abstract

(This study examines the assignment of receivables (cessie) by online lending platforms (fintech lending) in Indonesia and its implications for consumer protection and digital poverty. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through a literature review of the Indonesian Civil Code, Consumer Protection Law, and Financial Services Authority regulations. The findings indicate that the practice of cessie in online lending is not specifically regulated, resulting in legal uncertainty, weakened consumer protection, and an increased debt cycle for low-income communities. The study concludes that the government and the Financial Services Authority need to strengthen regulations, supervision, and preventive measures focused on consumer protection to ensure that online lending develops fairly, transparently, and in accordance with economic law principles.