Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FOCUS: Journal of Social Studies IBLAM Law Review
Radian Syam
IBLAM School of Law
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Peran Penegak Hukum dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Helmi Salman; Radian Syam
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.673

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam ketahanan nasional Indonesia, ditandai dengan angka prevalensi penyalahgunaan yang signifikan. Pemerintah merespons ancaman ini melalui kerangka hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengamanatkan peran sentral kepada dua institusi penegak hukum utama: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kehadiran dua lembaga dengan kewenangan penyidikan yang setara memunculkan diskursus mengenai dualisme kewenangan yang berpotensi menimbulkan inefisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian peran dan problematika yuridis yang muncul dalam implementasi kewenangan kedua lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan data implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, BNN diposisikan sebagai lembaga khusus dengan mandat komprehensif, sementara Polri berperan sebagai penegak hukum umum. Namun, terdapat ambiguitas norma dalam Undang-Undang Narkotika terkait kewenangan penyidikan khusus, yang menciptakan potensi tumpang tindih dan diperparah oleh tantangan koordinasi praktis di lapangan. Problematika ini menghambat efektivitas pemberantasan narkotika secara strategis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislatif untuk memberikan demarkasi kewenangan yang jelas serta penguatan mekanisme koordinasi operasional untuk mewujudkan sinergi yang efektif.      
Tinjauan Yuridis Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan PKPU No. 288/Pdt-Sus/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst) Juda Kahulta Sembiring; Radian Syam
FOCUS Vol 7 No 02 (2026): FOCUS: Jurnal Studi Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v7i02.2239

Abstract

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is one way for debtors to avoid bankruptcy. The main purpose of Postponement of Debt Payment Obligations is to reach an agreement between the debtor and creditor, which, if approved, will be ratified by the Commercial Court. The problems in this research are how to submit a request for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) according to Law Number 37 of 2004, how PKPU applicants fulfill the simple evidentiary requirements when submitting a PKPU request, and the legal considerations of the panel of judges in applying simple evidentiary requirements in the decision of PKPU case No. 288/Pdt-Sus/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. The research method used is library research, namely by conducting research on various reading sources, namely books, legal magazines, opinions of scholars, laws and regulations, and also lecture materials. Data analysis used in this study uses a qualitative analysis approach. The research approach uses a conceptual approach and a case approach. The results of the study are that Law Number 37 of 2004 regulates the mechanism for submitting a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) involving debtors and creditors, by giving creditors the opportunity to submit a PKPU in addition to the debtor. Concrete cases such as the PKPU Case Study of PKPU Decision No. 288/Pdt-Sus/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst reflect the complexity of business and legal relations in Indonesia, where conflicts in business agreements can trigger lawsuits and efforts to find a peaceful solution through the PKPU process.
Co-Authors Helmi Salman Juda Kahulta Sembiring