Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Kejahatan Cybercrime Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia Indira Hertha Wibowo; Jingga Aura Cinta; Nadia Herdiana Putri; Cecilia Chrysilla Liem
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 3 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v6i3.3370

Abstract

Latar belakang: Maraknya kejahatan siber yang menyasar data pribadi tercermin dari laporan APJII yang mencatat lonjakan korban pencurian data pribadi dari 7,9 persen pada tahun 2023 menjadi 20,9 persen pada tahun 2024, serta 2.597 laporan polisi di Polda Metro Jaya dengan kerugian Rp24,3 miliar sepanjang Januari-Agustus 2025. Tujuan: Penelitian ini menganalisis penyalahgunaan data pribadi sebagai kejahatan cybercrime dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana telah memiliki landasan kuat melalui UU PDP dan UU ITE. UU PDP Pasal 65-73 mengatur delik pidana dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp6 miliar, serta telah diterapkan dalam Putusan PN Karanganyar Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg. Tipologi kejahatan meliputi carding, doxing, social engineering, pemerasan berbasis data, dan penyalahgunaan identitas untuk pinjaman online ilegal, dengan karakteristik lintas batas, pelaku anonim, dan bukti volatil. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjangkau individu tetapi juga korporasi melalui Pasal 69-70 UU PDP dengan ancaman denda hingga Rp60 miliar. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi tantangan berupa belum terbentuknya Badan Pengawas PDP dan kompleksitas pembuktian. Kesimpulan: ...
Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Insentif dan Kemudahan Investasi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kawasan Industri Medan) Indira Hertha Wibowo; Jingga Aura Cinta; Nadia Herdiana Putri; Cecilia Chrysilla Liem
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 7 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v6i7.3457

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagai perangkat hukum daerah yang strategis dalam mendorong peningkatan penanaman modal sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi regional. Perda tersebut dibentuk dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang secara normatif diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing, dan berorientasi pada keberlanjutan. Provinsi Sumatera Utara dipilih sebagai fokus kajian karena memiliki keunggulan komparatif serta menunjukkan capaian realisasi investasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini menempatkan Kawasan Industri Medan (KIM) guna menggambarkan implementasi konkrit kebijakan investasi daerah, mengingat perannya sebagai kawasan industri terencana yang didukung oleh infrastruktur memadai, konektivitas logistik, serta sistem pelayanan terpadu. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian insentif fiskal berupa keringanan pajak dan retribusi daerah, yang dikombinasikan dengan insentif non fiskal seperti percepatan perizinan, kepastian hukum, dan dukungan infrastruktur, terbukti efektif dalam menarik penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui proses hilirisasi, perluasan penyerapan tenaga kerja lokal, serta peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, Perda Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa hukum daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kebijakan daerah guna menganalisis kedudukan dan efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023.
Criminal Liability for Deepfake Videos Falsely Depicting Individuals as Criminal Offenders Teguh Prasetyo; Indira Hertha Wibowo; Jingga Aura Cinta; Nadia Herdiana Putri; Cecilia Chrysilla Liem
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 10 (2026): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v5i10.3012

Abstract

Deepfake technology enables the creation of realistic manipulated audiovisual content that falsely portrays individuals as committing criminal acts, threatening personal reputation, privacy, personal data protection, and the integrity of electronic evidence. This normative juridical study examined Indonesia’s criminal law framework governing deepfake creation and dissemination, criminal liability among perpetrators, and legal protection for falsely accused individuals. Employing statutory and conceptual approaches, the research reviewed the Electronic Information and Transactions (EIT) Law, particularly Article 35 and its criminal sanctions, the Personal Data Protection Law, relevant Constitutional Court interpretations, academic literature, and illustrative news reports. The findings revealed that Indonesian legislation lacks a specific criminal provision addressing deepfake technology. Consequently, criminal liability depends on fulfilling applicable statutory elements, including unlawful electronic information manipulation or dissemination, criminal intent, the purpose of presenting manipulated content as authentic, and sufficient evidence connecting perpetrators to prohibited conduct. Liability must be assessed individually because creators and disseminators may demonstrate different actions, knowledge, and intentions. Victim protection requires stronger personal data safeguards, restrictions on unlawful content, effective criminal investigations, and digital forensic examinations to verify electronic evidence. Reports involving artificial intelligence-generated sexually explicit deepfakes illustrate technological misuse but cannot replace final judicial decisions or justify criminal liability through analogy. Furthermore, legal enforcement must distinguish technological manipulation from legally established criminal conduct while maintaining evidentiary reliability and procedural fairness. This study proposed an integrated, role-based legal framework to clarify criminal responsibility, strengthen victim protection, and safeguard electronic evidence within Indonesia’s evolving digital legal system.