Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Widya : Jurnal Hukum
N.N. Mariadi
Universitas Panji Sakti
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN KEPADA KONSUMEN TELUR AYAM (DI UD. ALKA WIJAYA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG) D.P. Yudiarsana; N.N. Mariadi; I.G.A.W. Sena
Kertha Widya Vol 14, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v14i1.3025

Abstract

Perlindungan Konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Pada praktek jual beli telur ayam di Kabupaten Buleleng ditemukan adanya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen terkait telur ayam yang rusak dan tidak layak konsumsi sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini meneliti implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen telur ayam di UD. Alka Wijaya serta bentuk ganti kerugian yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan yakni data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UD. Alka Wijaya sudah terimplementasi namun belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat keterlambatan dalam pemberian ganti kerugian kepada konsumen serta adanya kendala pembuktian terkait kualitas telur yang mengalami kerusakan. Pemberian ganti kerugian tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
IMPLEMENTASI PASAL 4 MENGENAI JANGKA WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA STUDI DI KANTOR NOTARIS/PPAT DESY ERINA, S.H., M.KN M.A. Meiawati; N.N. Mariadi; I.G.A.W Sena
Kertha Widya Vol 14, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v14i1.3023

Abstract

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat konstitutif lahirnya hak preferen kreditur melalui pemenuhan asas publisitas. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 menetapkan jangka waktu pendaftaran maksimal 30 hari sejak akta dibuat. Namun, sistem administrasi elektronik sering menghadapi kendala yang berisiko menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menganalisis implementasi jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Notaris/PPAT Desy Erina, S.H., M.Kn., Kabupaten Buleleng, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga bagaimana norma tersebut berjalan dan diterapkan di tengah masyarakat. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan, serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai implementasi norma hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 di lokasi penelitian telah terimplementasikan, namun belum berjalan secara optimal karena adanya kendala yang berada di luar kendali Notaris. Optimalisasi tersebut masih terhambat oleh server AHU Online yang sering mengalami maintenance mendadak, serta adanya objek jaminan yang belum dilakukan (roya) oleh kreditur sebelumnya. Upaya penanggulangannya meliputi pemantauan sistem secara berkala, penerapan sistem double check data, serta edukasi kepada para pihak terkait penyelesaian roya dan pemutakhiran data identitas.
Co-Authors D.P. Yudiarsana I.G.A.W Sena I.G.A.W. Sena M.A. Meiawati