Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Eksistensi Surat Izin Pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Objek Sengketa Administratif Rana, Rafiqah; Anindita, Sri Laksmi
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1867

Abstract

This study aims to analyze the legal status of the examination approval letter issued by the Notary Honorary Council (MKN) as a State Administrative Decision (KTUN) and to evaluate the procedural compliance of the notary’s summons based on Supreme Court Reconsideration Decision No. 36 PK/TUN/2020. Using a normative juridical approach and case study method, the study finds that the letter meets the criteria of a KTUN and can be subject to an administrative lawsuit. However, the Supreme Court rejected objections regarding procedural violations due to the notary's attendance at the examination. The study concludes that government administrative law is more appropriate for assessing the validity of such administrative actions, emphasizing the principles of effectiveness and protection of individual rights. These findings highlight the importance of procedural understanding for notaries and the need for adequate legal assistance when facing administrative actions.
Tantangan dan Prospek Cyber Notary di Indonesia Alamanda, Maria Debora; Anindita, Sri Laksmi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i5.58183

Abstract

Transformasi digital dalam praktik kenotariatan di Indonesia, khususnya melalui konsep Cyber Notary, menghadapi tantangan terkait kedudukan alat bukti elektronik dan keabsahan tanda tangan elektronik. Pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah memerlukan regulasi yang jelas untuk memastikan validitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis dalam hukum perdata Indonesia, dengan fokus pada perbandingan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, serta mengkaji keabsahan tanda tangan elektronik dalam konteks Cyber Notary. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah terkait, serta dianalisis secara kualitatif. Penelitian menemukan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, meskipun memerlukan pengakuan tambahan untuk disetarakan dengan akta otentik. Kekuatan formil dokumen elektronik dapat setara dengan akta otentik jika memenuhi syarat regulasi, termasuk sertifikasi tanda tangan elektronik dan sistem keamanan yang memadai. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya harmonisasi regulasi antara UU ITE dan UU Jabatan Notaris, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kompetensi notaris untuk mendukung implementasi Cyber Notary yang efektif dan aman di Indonesia.