Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nagari Law Review Recital Review Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan UNES Journal of Swara Justisia Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Fitri, Devianty
Unknown Affiliation
Religion Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Bukittinggi Kcp Pasar Aur Ramadhani, Mauriska; Fitri, Devianty; Yaswirman, Yaswirman
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 3 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i3.1484

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 35 Ayat 1 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan Unit-Unit Syariah dalam kegiatan usaha nya di wajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memenuhi prinsip kehati-hatian, Bank Syariah memerlukan jaminan atau agunan. Namun, fatwa murabahah No.04/DSN-MUI/IV/2000 memberikan jaminan bahwa pelanggan akan memperhatikan pesanan mereka. Penulis mengangkat dua masalah:permasalahan yang pertama, bagaimanakah Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BSI Bukittinggi KCP Pasar Aur ? dan Pertanyaan kedua kedua, bagaimanakah kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BSI KCP Pasar Aur jika terjadi wanprestasi oleh nasabah?. Data primer penelitian ini berasal dari wawancara bersama informan BSI KCP Pasar Aur sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada BSI Bukittinggi KCP Pasar Aur jaminan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesepakatan terhadap pembiayaan dan pada hakikatnya prinsip Islam tidak dilanggar. Dengan jaminan, konsumen dipaksa untuk melunasi angsurannya dua kali lipat. Bank menggunakan jaminan sebagai perlindungan ganda ketika klien tidak melakukan apa yang mereka janjikan dan memudahkan tindakan hukum. Jika ada kegagalan, jaminan dalam pembiayan murabahah BSI Bukittinggi KCP Pasar Aur berfungsi untuk memenuhi akad, melindungi hukum untuk bank syariah dalam memperoleh dana yang sudah diberikan. Selain itu fungsi jaminan adalah pegangan untuk pihak bank syariah.
Efektivitas Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Sumatera Barat Syam, Misnar; Fitri, Devianty
Nagari Law Review Vol 8 No 3 (2025): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.3.p.504-513.2025

Abstract

Law enforcement in resolving consumer disputes is a repressive legal protection. This repressive protection aims to restore consumer rights or resolve disputes when there is a violation of consumer rights or disputes between consumers and business actors. Law enforcement in resolving consumer disputes in West Sumatra has not achieved the desired effectiveness, even though there is Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (hereinafter referred to as UUPK) which regulates the resolution of consumer disputes. This is because there are still many consumer losses that cannot be recovered or consumer rights are not fulfilled because the resolution of their disputes has not been fully in accordance with what is expected in the law. The formulation of the problem in this paper is how effective is the resolution of consumer disputes in West Sumatra? The method used in this study is empirical juridical, using primary data and supported by secondary data. The approach used is a non-doctrinal approach. The nature of the research is descriptive. The data collection uses field studies, namely by interviewing respondents and informants which are strengthened by document studies. Data processing is by editing and analysis using qualitative juridical analysis. The conclusion of this study is that consumer dispute resolution in West Sumatra is not yet effective, where consumers have not received justice.
Gender Planning Dalam Hukum Islam: Corak Pemikiran dan Metode Ijtihad Syaikh Ali Jum’ah Aisyah, Sri; Yaswirman; Fitri, Devianty
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10498

Abstract

The issue of gender planning, particularly in the form of planning to determine the sex of a fetus, is a contemporary issue arising from the rapid development of medical science and technology. From an Islamic legal perspective, this issue has given rise to differing views among Islamic scholars. This paper aims to analyze and map the characteristics of Shaykh Ali Jum'ah's Islamic legal thought and examine his methods istinbath. The law he used in establishing gender planning law. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach, based on a literature study of the works of Sheikh Ali Jum'ah, the opinions of contemporary scholars, maqashid al-syari'ah, and fiqh al-waqi'. The results show that Sheikh Ali Jum'ah displays a moderate style of thinking (wasathiyah).Sheikh Ali Jum'ah is of the opinion that the original law of everything is permissible, so gender planning is permitted as long as it complies with sharia. This permissibility is individualized so as not to cause social imbalance. Sheikh Ali Jum'ah's ijtihad method in this matter is based on istishlahi,namely the preservation of welfare and the prevention of harm.
PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERADILAN ADAT Syam, Misnar; Fitri, Devianty; Ulfanora, Ulfanora; Oetama, Nanda
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.303

Abstract

Penyelesaian perkara melalui lembaga adat dilakukan dengan asas musyawarah atau kekeluargaan untuk menegakkan hukum, dan menghilangkan akibat lanjut dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah keseimbangan yang terwujud dalam kerukunan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan perundang-undangan terkait pembuktian dalam penyelesaian sengketa adat pada peradilan adat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pembuktian dalam peradilan adat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan peran aktif dari pemuka adat. Dalam peradilan adat penyelesaian sengketanya dilakukan secara damai, sehingga pembuktiannya ada yang dilakukan para pihak dan ada yang dilakukan oleh pemuka-pemuka adat yang memeriksa perkara. Alat bukti yang digunakan adalah alat bukti tertulis (surat), saksi, keterangan para pihak dan perilaku dari para pihak di tengah-tengah masyarakat.
SENGKETA LEASING DALAM KONTEKS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Syam, Misnar; Zahara, Zahara; Fitri, Devianty; Oktarina, Neneng
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.324

Abstract

Dalam prakteknya perjanjian leasing ini banyak terjadinya wanprestasi yang menimbulkan sengketa antara pihak lessor dengan lessee. Penyelesaian sengketa yang dipilih oleh lessee (konsumen) adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa leasing ini sering diajukan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri, dan putusan Pengadilan Negeri selalu membatalkan putusan BPSK dengan pertimbangan BPSK tidak berwenang memutus perkara antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen karena hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan perjanjian bersama dengan penyerahan harta secara fidusia. Menurut Mahkamah Agung sengketa leasing tidak termasuk dalam sengketa konsumen, sementara konsumen mengajukan gugatannya ke BPSK. Sengketa leasing sebagai sengketa di bidang lembaga keuangan diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Sengketa leasing merupakan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan yang telah mempunyai aturan khusus dalam penyelesaian sengketanya di luar pengadilan melalui LAPS sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Adapun sarannya adalah Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen terutama tentang penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga tidak ada kerancuan dalam pelaksanaannya. Para hakim harus lebih memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam penyelesaian sengketa leasing.
Pembagian Hak Waris Antara Pewaris Berbeda Agama Dengan Ahli Waris Luchia Saldi, Sindi; Fitri, Devianty
Recital Review Vol. 5 No. 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Juli 2023
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v5i2.26357

Abstract

The purpose of this research is to analyze the status of inheritance rights of children of different religions with their heirs according to Islamic law and try to resolve the distribution of inheritance rights to children of different religions according to Islamic law. The problem of inheritance among different religions has now become a modern problem because neither the Koran nor the hadiths explain the distribution of assets between heirs of different religions. This research approach uses normative legal research. The results of the study show that the inheritance rights for children of different religions are regulated according to Islamic law in the hadith and the Compilation of Islamic Law, where non-Muslim children are not entitled to inheritance. However, in practice, in court decisions, judges give inheritance shares to children of different religions on the basis of a binding will. This violates Islamic provisions and the Islamic Law Compilation. However, the decision regarding inheritance is the implementation of justice, interests and legal certainty in family life. According to Islamic law, the inheritance rights of children of different religions are distributed through grants and wills. This is in accordance with the provisions of the Al-Qur'an, Hadith and Compilation of Islamic Law which are permissible in terms of scholarships for both Muslims and non-Muslims. The judge uses a will in a court decision regarding the division of inheritance.
Co-Authors Aisyah, Sri Luchia Saldi, Sindi Oetama, Nanda Oktarina, Neneng Ramadhani, Mauriska Syam, Misnar Ulfanora, Ulfanora Yaswirman Yaswirman, Yaswirman Zahara Zahara