Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kepastian Hukum Beracara Dalam Persidangan Keluarga Besar TNI di Pengadilan Umum Tiarsen Buaton; Ahmad Jaeni; Raden Gustaman Wiradinata
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6959

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam kepastian hukum beracara bagi anggota Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia (KBT) yang berstatus sipil ketika terlibat dalam proses persidangan di pengadilan umum. KBT, yang meliputi pasangan, anak, orang tua, purnawirawan, dan anggota keluarga lainnya, secara yuridis tunduk pada yurisdiksi peradilan umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, untuk menelaah landasan hukum, prosedur beracara, hak-hak hukum, serta potensi hambatan dalam penerapan prinsip kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tidak ada perbedaan perlakuan hukum antara KBT yang berstatus sipil dengan warga negara lainnya. Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan asas kepastian hukum dijamin oleh UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan KUHAP. Namun, temuan di lapangan mengindikasikan adanya potensi tantangan, seperti intervensi non-hukum, mispersepsi yurisdiksi, tekanan sosial-psikologis, serta sorotan publik yang lebih besar terhadap perkara yang melibatkan KBT. Faktor-faktor ini meskipun tidak diatur dalam norma tertulis, berpotensi memengaruhi dinamika proses peradilan.Penelitian ini merekomendasikan penguatan integritas aparat penegak hukum, peningkatan transparansi peradilan, sosialisasi yurisdiksi secara masif kepada masyarakat dan KBT, serta mekanisme pengawasan yang proaktif. Upaya kolektif ini diharapkan mampu memastikan implementasi prinsip kepastian hukum secara konsisten, adil, dan non-diskriminatif, sehingga pengadilan umum dapat berfungsi optimal sebagai benteng terakhir penegakan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk KBT.
Determination of Vertical Boundaries of National Airspace in the Context of Airspace Security Operations Fatkur Rohanwi; Tiarsen Buaton; Ahmad Makbul
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.3671

Abstract

The establishment of the vertical boundary of national airspace is crucial in maintaining Indonesia's air sovereignty. The state has full sovereignty over the airspace above its land and waters; however, to date, there are no clear national or international regulations that define this vertical boundary. This uncertainty creates issues in law enforcement operations and airspace security, especially due to the rapid advancement of aviation and space technologies. This study analyzes the importance of establishing the vertical boundary of airspace to support air security operations by the Indonesian Air Force (TNI AU). The research employs a qualitative approach through literature reviews and interviews with relevant experts. The findings indicate that setting the vertical boundary is urgent in ensuring air security and sovereignty, as well as in preventing future legal conflicts. Active diplomacy in international forums is necessary to foster global agreements on the vertical boundary of airspace.