Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Multidisplin Journal of Innovative and Creativity
Ahmad Jaeni
Magister Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM), Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Legal Protection Of Victims Of Mental Retardation Rape As A State Of Helplessness Citra Arga Fajar Diva; Efrila Efrila; Ahmad Jaeni
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6972

Abstract

Rape is a form of sexual violence that not only violates human rights, but also causes deep physical and psychological trauma to the victim. In this context, victims with mental retardation are in a very vulnerable position and are often unable to defend themselves or give legitimate consent. This condition makes them a group that needs special protection under the law. This study aims to analyze the legal protection of rape victims who experience mental retardation as a state of helplessness based on the applicable laws in Indonesia. Rape is a form of sexual violence that violates human rights and results in deep physical and psychological trauma for the victim. Victims with mental retardation have a higher vulnerability and require special protection. The approach used in this study is normative juridical, by analyzing related laws and regulations, including the Criminal Code (KUHP), Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The results of the study show that although there are regulations that provide legal protection for rape victims, the implementation and enforcement of the law still face various obstacles. Factors such as social stigma, a lack of understanding of mental retardation, and limited resources in the justice system often hinder effective protection for victims. This study recommends increased socialization and training for law enforcement officials, as well as the provision of better support services for victims with mental retardation.
Penegakan Hukum Terhadap Tuduhan (Kecurangan) FRAUD oleh BPJS Kesehatan Kepada Rumah Sakit dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak Berdasarkan Bukti Hukum Debi Intan Suri; Diah Arimbi; Ahmad Jaeni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5419

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan merupakan wujud pelaksanaan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan. Namun, dalam implementasinya, muncul berbagai persoalan hukum, khususnya terkait tuduhan fraud (kecurangan) yang dialamatkan kepada rumah sakit mitra. Tuduhan ini seringkali disampaikan tanpa prosedur pembuktian yang jelas, serta tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan relasi antara BPJS dan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pembuktian fraud dalam program JKN, mengevaluasi tanggung jawab hukum atas tuduhan yang tidak berbasis fakta, serta menilai penerapan prinsip keadilan dalam proses penegakan hukum administratif oleh BPJS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) dalam mekanisme pembuktian tuduhan fraud oleh BPJS, yang membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dan potensi pelanggaran asas praduga tak bersalah serta keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih akuntabel dan berkeadilan untuk menjamin perlindungan hukum bagi rumah sakit sebagai mitra strategis dalam pelayanan kesehatan nasional.
Reformulasi Perlindungan Hukum Berbasis HAM terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia di Indonesia Immanuel Yulius S Soeiono; Tiarsen Buaton; Anis Retnowati; Ahmad Jaeni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5716

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), serta menawarkan arah reformulasi regulasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan mengadopsi berbagai regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan PP No. 44 Tahun 2008, pendekatan hukum yang dominan masih bersifat represif dan belum menempatkan pemulihan korban sebagai pusat kebijakan. Penelitian ini mengungkap bahwa ketidaksinkronan antarregulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, minimnya pelatihan sumber daya manusia, serta ketiadaan sistem informasi terpadu menjadi faktor utama kegagalan sistem perlindungan. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasilnya menunjukkan urgensi reformulasi hukum yang mencakup revisi pasal-pasal kunci dalam UU PTPPO, penetapan standar intervensi terapeutik nasional, pengaturan pendampingan anak korban secara teknis-yuridis, dan penyusunan peraturan pelaksana di tingkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa sistem hukum yang memulihkan dan melindungi secara utuh, negara belum memenuhi amanat konstitusional dalam menjamin hak anak sebagai bagian dari kelompok rentan.
Urgensi dan Strategi Penegakan Hukum Siber dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap Fenomena Judi Online di Kalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Ahmad Jaeni; Prastopo; Jefriansen Sipayung
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1538

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pertahanan dan keamanan negara. Transformasi digital tidak hanya menciptakan peluang baru dalam sistem pertahanan siber, tetapi juga menimbulkan tantangan serius berupa penyalahgunaan teknologi oleh aparat pertahanan. Salah satu fenomena yang mengemuka adalah keterlibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam praktik judi online yang melanggar hukum pidana umum dan hukum militer sekaligus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi hukum siber dalam lingkungan militer serta efektivitas penegakannya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum siber dalam tubuh TNI masih menghadapi kendala struktural dan normatif, seperti dualisme yurisdiksi, keterbatasan kapasitas forensik digital, dan lemahnya literasi digital di kalangan prajurit. Oleh karena itu, strategi penguatan penegakan hukum siber harus dilakukan melalui pendekatan regulatif, struktural, kultural, dan preventif secara terpadu. Integrasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Undang-Undang Disiplin Militer menjadi fondasi utama dalam membangun sistem hukum militer yang adaptif, profesional, dan berintegritas di era digital.
An Analysis of Medical Dispute Resolution in Cases Of Medical Personnel Negligence From an Administrative Law Perspective Sagala Parluhutan; Erni Rianti Hardjoko; Lianawati Lianawati; Maulidina Kurniawati; Ahmad Jaeni; Arief Fahmi Lubis
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5896

Abstract

Hospital service standards are closely linked to a hospital’s ability to provide healthcare services following its qualifications. This study aims to demonstrate how declining public trust in doctors has led to rising lawsuits, often associated with perceived failures in medical treatment. This qualitative research employs a descriptive approach to systematically and factually collect data promptly based on the conditions during the study. The findings indicate that doctors who commit medical negligence can be held legally accountable through both professional and non-professional institutions. Furthermore, non-professional dispute resolution can occur outside the court (non-litigation) or within the court system (litigation).
The Role of Customary Law in Natural Resource Management in Rural Areas for National Defence and The Preservation of National Sovereignty Irman Putra; Parluhutan Sagala; Ahmad Jaeni; Aref Fahmi Lubis
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5929

Abstract

This study explores customary law’s role in managing natural resources in rural areas of Indonesia, focusing on its contribution to national defence and the preservation of national sovereignty. Adopting a qualitative approach based on a literature review, this research examines the interactions between customary law, state law, and local practices within the resource management framework. The findings reveal that customary law remains a vital institution in regulating access to and utilization of natural resources despite the challenges posed by modern development policies and globalization. The study identifies various adaptive mechanisms within customary law that allow it to evolve in response to socio-ecological changes, thus supporting sustainable resource management. Furthermore, the research highlights the importance of incorporating customary law into formal policy frameworks to enhance the effectiveness of natural resource management at local and national levels.
Analisis Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Di Wilayah Udara Indonesia Terhadap Pelanggaran Pesawat Udara Asing Oleh Tni Angkatan Udara Cornelia S. Lintin; Tri Agus Suswantoro; Ahmad Jaeni
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.2882

Abstract

Dalam menjaga kedaulatan wilayah udaranya, Pemerintah Indonesia memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan ruang udara nasional termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana kewenangan TNI Angkatan Udara dalam penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah udara Indonesia terhadap pelanggaran wilayah oleh pesawat udara asing ? 2) Apakah kewenangan TNI Angkatan Udara sudah memadai dalam penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah udara Indonesia terhadap pelanggaran wilayah oleh pesawat udara asing ?. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan TNI Angkatan Udara dalam penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah udara Indonesia terhadap pelanggaran wilayah oleh pesawat udara asing sebagai penyelidik melakukan Operasi Pertahanan Udara Aktif antara lain Deteksi, Identifikasi, dan Penindakan berupa membayang-bayangi (shadowing), penghalauan (intervention), pemaksaan mendarat (force down) dan penghancuran (destruction). TNI AU hanya memiliki kewenangan penuh untuk melakukan intercept, identifikasi, pengusiran, dan penegakan hukum terhadap pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia. TNI AU memungkinkan menjadi penyidik atas pelanggaran wilayah udara, asalkan memiliki PPNS. PPNS dari Kementerian Perhubungan adalah sebagai penyidik dalam pelanggaran Wilayah Udara Indonesia. Namun demikian semua kasus tidak pernah sampai pada proses peradilan hanya penerbitan diplomatic complain kepada negara asal pelanggar
Co-Authors Aref Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Citra Arga Fajar Diva Cornelia S. Lintin Debi Intan Suri Diah Arimbi Efrila Efrila Erni Rianti Hardjoko Immanuel Yulius S Soeiono Irman Putra Jefriansen Sipayung Lianawati Lianawati Maulidina Kurniawati Parluhutan Sagala Retnowati, Anis Tri Agus Suswantoro