Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Gusliana Gusliana
Universitas Riau
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya di Kota Pekanbaru) Muhammad Jodyka Fuaddy Putra; Gusliana Gusliana; Ulfia Hasanah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7572

Abstract

Tanah merupukan bagian dari Bumi yang disebut permukaan Bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang memiliki tugas dalam melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Jenis penelitian yang digunakan sering disebut dengan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Lokasi penelitian yang penulis ambil ialah di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Penelitian dilakukan oleh penulis adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru. Sumber data yang di gunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berasal dari metode studi kepustakaan, setelah data terkumpul maka ditarik kesimpulan. Dari hasil penelitian didapat 2 (dua) hal pokok, yaitu pertama  Sistem Pelayanan yang diberikan masih dalam tahap berkembang dan perbaharuan demi pelayanan lebih baik, kedua faktor penghambat yang menjadi kendala dari BPN sendiri terus di tekan agar menjamin pelayanan lebih tepat dan sesuai. Adapun saran peneliti adalah  pertama Perlu adanya batasan atau jangka waktu yang diberikan dari pihakKelurahan/Kecamatan untuk melakukan proses pendaftaran hingga penyelesaian pendaftraran hingga terbitnya akta pertanahan dari Badan Pertanahan serhingga ada keseimbangan antara informasi dan pelaksanan pelayanannya, kedua Peningkatan mutu dan pelayana dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam menjaga mutu pelayanannya, dengan meningkatkan sumberdaya manusia yang telah ada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru.
Optimalisasi Pemungutan Pajak Alat Berat oleh Badan Pendapatan Daerah Kepulauan Riau (Studi Kasus Kota Batam) Tita Felisha Sanjaya Putri; Gusliana Gusliana; Ledy Diana
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.555

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pemungutan Pajak Alat Berat, serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Alat Berat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian dilakukan di Kota Batam dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling terhadap informan dan wajib pajak alat berat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat telah dilakukan melalui tahapan pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, dan pengawasan, namun belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2025, realisasi penerimaan Pajak Alat Berat di Kota Batam sebesar Rp363.883.972 dari target Rp3.651.868.907. Hambatan dalam optimalisasi pemungutan meliputi belum optimalnya pendataan dan basis data objek pajak, rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan Pajak Alat Berat, serta belum optimalnya koordinasi dan pertukaran data antarinstansi. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, penguatan basis data, pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi dengan instansi terkait, dan verifikasi lapangan. Optimalisasi pemungutan Pajak Alat Berat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Comparison of Indonesian and Malaysian Law relating to Legal Protection for Women as Victims of Domestic Violence M Al Haudrye Nst; Gusliana Gusliana
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i1.1680

Abstract

The purpose of this research is to compare Indonesian and Malaysian law relating to legal protection for women as victims of domestic violence. The research results show that the definition of sexual violence according to Indonesian regulations, Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, namely every act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering and/or domestic neglect, including threats to commit acts, coercion or unlawful deprivation of liberty within the scope of household.
Comparison of the Legal Position of Substitute Heirs Based on Islamic Inheritance Law and Inheritance Law According to the Civil Code Baihaki Baihaki; Gusliana Gusliana
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i1.1681

Abstract

The purpose of this research is to discuss the comparison of the legal position of substitute heirs based on Islamic inheritance law with the inheritance law according to the Civil Code. The research results show that Islamic Inheritance Law is a law that regulates the transfer of inherited property from heirs to heirs, called inheritance law, which in Islamic law is known by several terms such as: faraidl, Fiqh Mawaris, and others. Inheritance law in the Civil Code is defined in the Civil Code's inheritance law in the Civil Code and is not explicitly stated, but legal experts provide or state the meaning of inheritance law in the Civil Code.
Co-Authors Baihaki Baihaki Ledy Diana M Al Haudrye Nst Muhammad Jodyka Fuaddy Putra Tita Felisha Sanjaya Putri Ulfia Hasanah