Muhammad Faisal
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif Jumalia Mannayong; Muh. Rizal S, Herling; Muhammad Faisal
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i1.260

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi hubungan dinamis antara transformasi digital dan partisipasi masyarakat dalam konteks keterlibatan publik. Dengan semakin terintegrasinya teknologi digital di berbagai sektor, terdapat kebutuhan yang semakin besar untuk memahami bagaimana kemajuan teknologi ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana inisiatif transformasi digital dapat menghasilkan keterlibatan publik yang lebih aktif dan praktik partisipatif di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif melalui studi kasus dari berbagai organisasi publik dan survei yang mengukur pemanfaatan alat digital dan tingkat keterlibatan masyarakat. Temuan penelitian ini menyoroti peran penting platform digital, seperti media sosial, forum online, dan aplikasi seluler, dalam mendorong interaksi langsung antara badan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa transformasi digital yang efektif tidak hanya memperluas jangkauan inisiatif publik namun juga memberdayakan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya, menyumbangkan ide, dan berkolaborasi secara lebih aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi transformasi digital untuk membentuk kembali lanskap keterlibatan publik, yang pada akhirnya mendorong masyarakat demokratis yang lebih partisipatif dan inklusif.
Strategi Meningkatkan Resiliensi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Pada Era Digital Rudi Salam; Aris Bahasruddin; Indra Dharma Wijaya; Muhammad Faisal
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i2.437

Abstract

Di era digital, berbagai langkah strategis telah diinisiasi untuk meningkatkan resiliensi tata kelola guna menjaga stabilitas dan keamanan sistem digital dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan utama dalam penerapan strategi resiliensi digital, termasuk keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Resiliensi Organisasi yang menjelaskan kemampuan organisasi untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan eksternal. Selain itu, juga digunakan Teori Keamanan Siber yang membahas pengelolaan ancaman terhadap data dan sistem digital dalam konteks tata kelola pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di pemerintahan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah seperti pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan integrasi digitalisasi dalam perencanaan jangka panjang telah dilakukan, keterbatasan koordinasi antar lembaga dan dukungan sumber daya yang memadai masih menjadi kendala. Gap teori yang ditemukan adalah minimnya penerapan teori resiliensi organisasi dalam konteks pemerintahan daerah yang memerlukan pendekatan khusus dalam pengelolaan sumber daya digital yang terbatas. Gap riset dalam studi ini terletak pada keterbatasan penelitian terkait penerapan strategi resiliensi digital di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di tingkat pemerintahan lokal yang menghadapi tantangan spesifik dalam koordinasi dan alokasi anggaran.