Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Penggunaan Kertas Bekas sebagai Kemasan Makanan Mujadidi Al Falahi Falahi; Ratu Mawar Kartina
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2250

Abstract

Penggunaan kertas bekas sebagai kemasan makanan masih kerap ditemukan khususnya pada skala kecil dan menengah. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen karena kertas bekas dapat mengandung zat berbahaya yang membahayakan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat kemasan kertas bekas. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kertas bekas sebagai kemasan makanan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dialami konsumen, baik berdasarkan tanggung jawab atas dasar kesalahan, tanggung jawab mutlak, maupun prinsip praduga bertanggung jawab. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui upaya preventif berupa pengawasan, pembinaan, dan edukasi, serta upaya represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun litigasi melalui Pengadilan. Dengan demikian, sangat diperlukan peran pemerintah dalam mengawasi penggunaan kertas bekas sebagai kemasan makanan dengan cara sosialisasi penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai kandungan tinta berbahaya yang ada pada kertas bekas.
Legal Analysis Of The Legal Relationship Between The Government, Railway Organizers, And The Public In Fulfilling The Safety Of Railway Level Crossing Users Rendy Maulana; Ratu Mawar Kartina
Siber Nusantara of Law and Politic Review Vol. 2 No. 2 (2026): Siber Nusantara of Law and Politic Review (April - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/snlpr.v2i2.1022

Abstract

The existence of unauthorized railway level crossings remains a significant issue in many regions of Indonesia. These crossings not only increase the risk of accidents but also raise complex legal questions regarding the legal relationship between the government, railway operators, and the public, particularly in determining liability when losses or damages occur. This study aims to examine the legal relationship among these parties in the use of unauthorized railway level crossings and to analyze civil liability arising from accidents based on Law Number 23 of 2007 on Railways and Article 1365 of the Indonesian Civil Code concerning unlawful acts. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through a review of statutory regulations, legal literature, and relevant doctrines, supported by field observations and interviews with stakeholders involved in the management and use of railway crossings. The findings reveal that the legal relationship among the government, railway operators, and the public is inherently complex, as it encompasses both public and private law dimensions. The government is responsible for regulation, supervision, and infrastructure provision, while railway operators are obliged to ensure the safety of railway operations. Meanwhile, the public is required to comply with applicable laws and safety regulations. The study further demonstrates that civil liability for accidents occurring at unauthorized railway crossings should not be imposed solely on one party. Instead, liability must be determined by considering the degree of fault, the causal relationship between the act and the resulting damage, and the respective roles of each party. A proportional allocation of liability provides a more equitable approach to ensuring legal certainty, justice, and legal protection for all parties involved.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dan Kebocoran Data Pribadi Yoga Suherman; Ratu Mawar Kartina
Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jsmd.v4i2.1014

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penggunaan data pribadi pada berbagai layanan digital. Di sisi lain, meningkatnya kasus kebocoran data pribadi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi masih menjadi persoalan penting di Indonesia. Kondisi tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaturan dan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam menanggulangi kasus kebocoran data pribadi serta untuk mengetahui kendala yuridis dan non-yuridis yang mempengaruhi perlindungan data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan melalui pengumpulan data dari aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum efektif dalam memberikan pelindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat Indonesia. Ketidakefektifan tersebut tercermin dari masih tingginya frekuensi kebocoran data pribadi setelah undang-undang tersebut diberlakukan, belum optimalnya pelaksanaan kewajiban oleh pengendali data pribadi, lemahnya pengawasan, serta belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk menjamin keamanan, kepastian hukum, dan perlindungan hak subjek data belum tercapai secara optimal.
Analysis Of Parking Managers' Legal Responsibility for The Loss of Vehicles Based on The Civil Code Rio Nouval Pratama; Ratu Mawar Kartina
Siber Nusantara of Law and Politic Review Vol. 2 No. 2 (2026): Siber Nusantara of Law and Politic Review (April - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/snlpr.v2i2.1051

Abstract

The increasing competition in the café industry requires business owners to build customer loyalty through memorable experiences and values that align with customer identity. The research gap in this study is that previous studies still show mixed results regarding the influence of experiential marketing on customer loyalty, while the role of customer engagement as a mediating variable is still limited. This study aims to analyze the role of customer engagement in mediating the relationship between experiential marketing and self-expression value on café customer loyalty in Jambi City. The study used a quantitative approach with the SEM-PLS method using SmartPLS 3.0. The research sample consisted of 147 respondents selected through a purposive sampling technique with the criteria of customers who have made at least two purchases. The results showed that Experiential Marketing and Self-Expression Value have a positive effect on Customer Engagement. Furthermore, Self-Expression Value and Customer Engagement were proven to have a positive effect on customer loyalty, while Experiential Marketing did not have a direct effect on customer loyalty. The mediation test showed that Customer Engagement was able to mediate the relationship between Experiential Marketing and customer loyalty, but was unable to mediate the relationship between Self-Expression Value and customer loyalty. This (novelty) finding suggests that café customer loyalty is formed through different mechanisms between customer experience and self-expression values.