Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Hukum Indonesia (MHI) Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Platform Digital dan Perlindungan Hak Korban: Analisis Intermediary Liability di Indonesia Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17878801

Abstract

A critical evaluation is needed of Indonesia's legal framework in dealing with Online Gender-Based Violence, particularly revenge porn and cyberbullying. The research focuses on evaluating the effectiveness of Indonesia's Intermediary Liability in forcing global Electronic System Operators to takedown illegal content, and the compatibility of Restorative Justice with technical recovery for victims, namely the Right to Erasure. Through a normative-analytical approach, it was found that current administrative sanctions against global Electronic System Operators, such as fines, fail to create a deterrent effect due to jurisdictional constraints. In addition, they often become pseudo-resolutions because the focus on reconciliation ignores the main technical problem, namely the content that is still circulating, which perpetuates the trauma of victims. It is recommended to adopt a Fast-Track Removal mechanism managed by an independent authority with quasi-judicial powers. Furthermore, the establishment of the Right to Erasure as a mandatory and verifiable requirement in every Online Gender-Based Violence Restorative Justice agreement, reinforced by progressive operational sanctions based on the Personal Data Protection Law, is essential for comprehensive protection of victims.
Polarisasi Investasi Global: Politik Hukum Pembatasan LCRs Negara Berkembang Versus Insentif Domestik Negara Maju Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji polarisasi investasi global yang muncul dari perbedaan pendekatan kebijakan antara negara berkembang dan negara maju dalam menerapkan instrumen industrialisasi serta pengaturan investasi internasional. Negara berkembang berupaya menggunakan Local Content Requirements (LCRs) untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah domestik, namun kebijakan tersebut dibatasi secara ketat oleh ketentuan Perjanjian TRIMs yang melarang tindakan yang berpotensi mendistorsi perdagangan. Sebaliknya, negara maju semakin mengembangkan insentif domestik berbasis konten lokal yang secara substantif serupa dengan LCRs, namun jarang menerima konsekuensi hukum internasional, sehingga menciptakan ketidakseimbangan normatif dalam rezim perdagangan global. Melalui analisis normatif terhadap TRIMs, putusan panel WTO dalam sengketa DS592, serta data fragmentasi Foreign Direct Investment (FDI), studi ini menunjukkan bahwa ruang kebijakan negara berkembang semakin tertekan oleh kombinasi faktor hukum dan geopolitik. Temuan ini menegaskan pentingnya merumuskan strategi industrialisasi yang tetap patuh pada disiplin perdagangan global namun mampu mempertahankan tujuan pembangunan nasional. Dalam hal ini perlunya peninjauan kembali implementasi TRIMs dan penguatan mekanisme kebijakan yang lebih adil, agar negara berkembang dapat menjaga keberlanjutan transformasi industri dalam lanskap investasi global yang semakin terfragmentasi.
Dilema Yurisdiksi Dan Akuntabilitas: Analisis Kritis Penerapan Prinsip Genosida Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Kasus Rohingya Di Myanmar Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila; Rhema Rosa Purnama Esther Manurung; Salma Naila Wandani
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 1 (2025): August: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66749/57rv6y41

Abstract

Kekerasan berulang terhadap etnis Rohingya menegaskan adanya pola penindasan terstruktur yang memicu perdebatan mengenai klasifikasi kejahatan internasional yang paling tepat, terutama antara Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Analisis menunjukkan bahwa unsur serangan yang meluas dan sistematis lebih mudah dibuktikan sehingga membuka peluang penuntutan yang lebih kuat melalui kerangka Kejahatan terhadap Kemanusiaan di ICC, khususnya karena yurisdiksi parsial dapat ditegakkan melalui deportasi paksa ke Bangladesh sebagai Negara Pihak Statuta Roma. Sementara itu, pembuktian Genosida mengalami kendala signifikan akibat sulitnya mengidentifikasi niat khusus untuk memusnahkan kelompok secara eksplisit dalam kebijakan militer Myanmar. Dalam situasi absennya mekanisme domestik yang independen, doktrin tanggung jawab komando menjadi instrumen penting untuk menjerat aktor militer tingkat tinggi yang memiliki kontrol efektif atas operasi represif serta memastikan rantai komando dapat diuji secara hukum. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi dokumentasi, dukungan diplomatik, serta penguatan instrumen internasional demi menjamin akuntabilitas jangka panjang dan perlindungan korban secara menyeluruh bagi kemanusiaan.
Co-Authors Rhema Rosa Purnama Esther Manurung Salma Naila Wandani