<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembentukan super-holding Danantara yang memicu dialektika inheren antara otonomi profesionalisme (meritokrasi) dan intervensi sosiopolitik (patronase) dalam pengelolaan modal manusia, baik di Danantara maupun di BUMN entitas afiliasinya. Tujuan penelitian adalah menganalisis dinamika dialektika tersebut pada lima dimensi Human Capital Management (HCM), dampaknya terhadap Good Corporate Governance (GCG), serta merumuskan model penyelarasan strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus komparatif. Pengumpulan data dilakukan pada Juni–Juli 2026 melalui wawancara mendalam dengan 20 informan kunci (jajaran BOD, BOD-1, dan tim), didukung triangulasi dokumen, serta diuji keabsahannya melalui expert judgment oleh LSP Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan. Hasil penelitian mengungkapkan polarisasi tata kelola pada kontinum praktik yang memetakan klaster meritokrasi di BUMN (retoris, akomodatif, administratif) dan Danantara (transisional). Fenomena kepatuhan semu (decoupling) terjadi akibat rentannya otonomi profesionalisme tersebut terhadap tekanan eksternal. Sebagai solusi preskriptif, penelitian ini memformulasikan Model HCM Hibrida yang bertumpu pada mekanisme standardisasi kualifikasi objektif dan formalisasi instrumen tata kelola tertulis. Model baru ini dinyatakan layak tanpa perbaikan oleh validator untuk melembagakan diskresi sosiopolitik ke dalam administrasi formal yang dapat diaudit (encoupling). Dengan mengunci intervensi pada koridor legalitas formal dan kompetensi terukur, model ini terindikasi mampu membatasi ruang intervensi, sekaligus menegakkan pilar GCG berlandaskan prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness) secara berkelanjutan pada Danantara dan entitas afiliasinya.]]>
