<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengatur praktik perceraian di luar pengadilan serta implikasinya terhadap pemenuhan hak nafkah istri dalam masyarakat Muslim Indonesia. Secara normatif, undang-undang mewajibkan perceraian dilakukan di hadapan Pengadilan Agama guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan. Namun, dalam praktik sosial, perceraian di luar pengadilan masih berlangsung karena faktor pemahaman keagamaan, budaya hukum, dan pertimbangan pragmatis masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan kewajiban perceraian melalui pengadilan belum efektif secara sosiologis karena rendahnya kepatuhan masyarakat dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap praktik talak di luar pengadilan. Perceraian yang dilakukan tanpa putusan pengadilan menyebabkan hak nafkah istri—baik nafkah iddah, mut’ah, maupun nafkah pasca perceraian—tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga perempuan berada dalam posisi rentan secara ekonomi dan hukum. Novelty penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara efektivitas norma kewajiban perceraian melalui pengadilan dengan kegagalan pemenuhan hak nafkah istri sebagai konsekuensi langsung dari perceraian non-yudisial. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan fungsi adjudikatif Pengadilan Agama dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan prasyarat utama untuk menjamin perlindungan hak perempuan secara adil dan berkelanjutan. ]]>
