Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Erlina
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Berdasarkan Undang-Undang Politik: The Role Of Political Parties In Providing Political Education Based On Law Ersa Nurhalimah; Erlina
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10321

Abstract

ndang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik berdasarkan undang-undang politik. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pada penelitian ini menggunakan kerangka teori keadilan, dan teori check and balance. Sifat penelitian pada penelitian ini adalah penelitian yang berusaha menemukan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan keadaan berupa problematika seorang dalam rangka penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peran partai politik sangat penting dalam membentuk pendidikan politik.
Kedudukan dan Kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum dalam Struktur Kepolisian dari Asas Hukum dan Hak Asasi Manusia: The Position and Authority of Superiors Entitled to Impose Sanctions Within the Police Structure from the Perspective of Legal Principles and Human Rights Kartiko Sulistiyono; Erlina
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7540

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin dalam institusi kepolisian dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan penghukuman oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai batasan dan akuntabilitas kewenangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang, peraturan internal kepolisian, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Ankum didasarkan pada ketentuan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan potensi pelanggaran HAM karena minimnya mekanisme pengawasan dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip HAM oleh sebagian pelaksana disiplin. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan aspek legal formal dan edukasi HAM bagi para pejabat kepolisian, agar proses penjatuhan sanksi disiplin dapat berlangsung secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak dasar personel kepolisian.
Kedudukan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Dalam Sistem Kepegawaian: The Position of Part-Time Government Employees under Work Agreements (PPPK) within the Civil Service System Nourismi Hamada; Erlina
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7626

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam sistem kepegawaian di Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. PPPK Paruh Waktu hadir sebagai solusi transisi penghapusan tenaga honorer, namun dalam implementasinya masih mengalami kekaburan hukum terkait status, hak, dan perlindungan pegawai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPPK Paruh Waktu belum memiliki landasan hukum yang memadai, yang menyebabkan ketidakpastian status kepegawaian dan ketimpangan perlindungan hak dibandingkan dengan PNS dan PPPK Penuh Waktu. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus untuk PPPK Paruh Waktu agar menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak yang setara bagi seluruh ASN.
Politik Hukum Pembentukan Pengaturan Ketahanan Keluarga Di Indonesia: The Legal Politics of Formulating Family Resilience Regulations in Indonesia Rahmat Amin; Erlina
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7789

Abstract

Penelitian ini membahas politik hukum dalam pembentukan pengaturan ketahanan keluarga di Indonesia. Ketahanan keluarga merupakan pilar penting dalam pembangunan nasional yang mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial-budaya, dan psikososial. Studi ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif dan menggunakan teori politik hukum, teori konfigurasi politik, serta teori ketahanan keluarga untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang terkait, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka hukum yang utuh dan sistematis. Dengan adanya RPJMN 20252029 yang menempatkan penguatan keluarga sebagai salah satu fokus pembangunan, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk menyusun regulasi ketahanan keluarga yang komprehensif dan responsif terhadap tantangan sosial kontemporer.
Co-Authors Ersa Nurhalimah Kartiko Sulistiyono Nourismi Hamada Rahmat Amin