Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Fatawi Fatawi
STAI Darul Qalam Tangerang
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
STATUS, AKIBAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN BAWAH TANGAN ATAS KEPERDATAAN ISTRI DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH Fatawi Fatawi; Akhmad Dulfikar
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1379

Abstract

Penelitian ini menganalisis kompleksitas hukum perkawinan bawah tangan di Indonesia yang memicu fragmentasi antara validitas religius dan legalitas formal. Tujuan penelitian adalah membedah status hukum, akibat hukum, serta perlindungan hak keperdataan bagi istri dan anak. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), studi ini mengolaborasikan teori hukum Hans Kelsen, Philipus M. Hadjon, dan Moch. Isnaeni dengan kaidah fikih relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiadanya bukti autentik (probatio) menciptakan kerentanan yuridis yang melumpuhkan hak nafkah, waris, dan nasab dalam sistem hukum positif. Secara filosofis, kewajiban pencatatan merupakan instrumen preventif-birokratis berbasis kaidah fikih “tasharruful imam manuthun bil mashlahah” guna menjamin kemaslahatan. Meskipun instrumen korektif-remedial seperti Isbat Nikah dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersedia sebagai manifestasi kaidah adh-dharar yuzal, perlindungan tersebut bersifat represif dan eksternal-yudisial karena bergantung sepenuhnya pada intervensi negara. Pencatatan perkawinan merupakan prasyarat mutlak  untuk mentransformasikan klaim teologis menjadi perlindungan hukum yang eksekutabel dan efektivitas pemulihan hak dalam sistem hukum Indonesia tetap menuntut upaya hukum ekstra guna mengatasi hambatan administratif yang muncul.
Co-Authors Akhmad Dulfikar