Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Institutional Direction of Geospacial Information for Supporting Development Equality Suprajaka; Aris Haryanto; Anita Silalahi; Nanda Noor; Adi Pradana
Bappenas Working Papers Vol 2 No 1 (2019): Edisi Maret 2019
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1207.763 KB) | DOI: 10.47266/bwp.v2i1.35

Abstract

Spatial inequality occurs because the rate of availability of geospatial data has not been able to catch up and meet user needs. The root of the problem occurs because the network nodes in the area have not yet been formed or dissolved. The institutional status of network nodes at the provincial level as of October 2018, only 20 out of 34 provinces are operational, with 4 institutional options, namely UPT, Bappeda, Ad Hoc Regional Secretary and Ad Hoc Diskominfotik. This triggered anxiety for 14 regions that had not yet formed network nodes and 3 other UPTDs that were still awaiting evaluation results. To determine the institution of ideal geospatial information, BIG has conducted a study of institutional arrangements to realize effective and efficient regional apparatus organizations according to their duties and functions. The study with qualitative research methods was carried out by analyzing criteria and rating on institutional aspects in order to strengthen IDSN, based on applicable policies and laws as well as the results of the network node operationalization questionnaire in the province. Furthermore, the study was strengthened using quantitative research methods by comparing the costs and benefits of each institutional option (cost and benefit analysis) through the net present value approach. The results of the two methods are 2 alternative institutional geospatial information with the best value, namely Option 1 UPTB (Ideal for the long term) and Option 3 Ad Hoc in Regional Secretary (Quick Win for the medium term).
ANALISIS KEBERLANJUTAN EKOSISTEM BARCHAN PASCA PENETAPAN KAGUNGAN NDALEM GUMUK PASIR PARANGTRITIS MENJADI ZONA GEOHERITAGE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Suprajaka; Putri Meissarah; Edwin Maulana
Majalah Ilmiah Globe Vol. 25 No. 1 (2023): GLOBE VOL 25 NO 1 TAHUN 2023
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gumuk pasir barchan merupakan salah satu bentukan alam unik yang mulai terancam eksistensinya. Pemerintah menetapkan kawasan gumuk pasir menjadi warisan geologi (Geoheritage) di tahun 2021 sebagai salah satu upaya konservasi gumuk pasir barchan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberlanjutan ekosistem gumuk pasir, pasca ditetapkan menjadi kawasan geoheritage. Indikator yang digunakan untuk menganalisis keberlanjuan ekosistem gumuk pasir adalah aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik skoring. Kelas keberlanjutan dibagi menjadi lima kelas, yaitu sangat buruk, buruk, sedang, baik dan sangat baik. Akuisisi data dilakukan melalui wawancara dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai akumulatif dari seluruh parameter keberlanjutan gumuk pasir adalah 3, 402 dan tergolong pada kelas sedang. Aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah keberlanjutan dari sisi parameter sosial karena nilainya paling rendah 3,246. Meskipun tergolong dalam kategori sedang, aspek sosial perlu disoroti untuk meminimalkan timbulnya permasalahan di masa mendatang. Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan pihak berwenang untuk merumuskan perencanaan pengelolaan zona geoheritage gumuk pasir sehingga dapat meningkatkan nilai keberlanjutan ekosistem gumuk pasir Parangtritis.