Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Widodo, Tris
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Revitalisasi Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pelestarian Lingkungan: Analisis Konstitusional atas Kasus Banjir Batang Toru, Tapanuli Selatan Faisal, Muhammad; Widodo, Tris; Fahmi, Yun
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.560-571

Abstract

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hak ulayat sebagai bagian dari arsitektur konstitusional pengelolaan sumber daya alam. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, sehingga memperkuat posisi masyarakat hukum adat sebagai subjek konstitusional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi konstitusional masyarakat hukum adat dalam pelestarian lingkungan hidup serta mengkaji kesenjangan implementasinya dalam konteks Batang Toru, Tapanuli Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pendekatan konseptual berbasis pluralisme hukum serta konstitusionalisme ekologis, yang diperkaya dengan data empiris sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif konstitusi Indonesia telah menyediakan dasar yang kuat bagi integrasi pranata adat dalam tata kelola lingkungan. Pranata adat Batak Angkola memiliki legitimasi sosial dan potensi regulatif terhadap pemanfaatan wilayah ulayat. Kesenjangan terjadi karena pengakuan konstitusional belum teroperasionalkan secara efektif dalam sistem perizinan dan regulasi sektoral. Revitalisasi peran masyarakat hukum adat merupakan konsekuensi logis dari mandat konstitusi untuk menjamin keberlanjutan ekologis dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Co-Authors Fahmi, Yun Muhammad Faisal