<![CDATA[Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hak ulayat sebagai bagian dari arsitektur konstitusional pengelolaan sumber daya alam. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, sehingga memperkuat posisi masyarakat hukum adat sebagai subjek konstitusional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi konstitusional masyarakat hukum adat dalam pelestarian lingkungan hidup serta mengkaji kesenjangan implementasinya dalam konteks Batang Toru, Tapanuli Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pendekatan konseptual berbasis pluralisme hukum serta konstitusionalisme ekologis, yang diperkaya dengan data empiris sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif konstitusi Indonesia telah menyediakan dasar yang kuat bagi integrasi pranata adat dalam tata kelola lingkungan. Pranata adat Batak Angkola memiliki legitimasi sosial dan potensi regulatif terhadap pemanfaatan wilayah ulayat. Kesenjangan terjadi karena pengakuan konstitusional belum teroperasionalkan secara efektif dalam sistem perizinan dan regulasi sektoral. Revitalisasi peran masyarakat hukum adat merupakan konsekuensi logis dari mandat konstitusi untuk menjamin keberlanjutan ekologis dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.]]>
Copyrights © 2026
