Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cakrawala Hukum Borneo Law Review Journal GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law
Rahayu Fitri, Rizki
Unknown Affiliation
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
REFORMULASI PENYEDIAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI INSTRUMEN PAJAK LINGKUNGAN Erwinsyahbana, Tengku; Rahayu Fitri, Rizki; Rambe, Anjasmara; Azhar Nasution, Taufik
Borneo Law Review Journal Volume 2, No 1 Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (737.909 KB) | DOI: 10.35334/bolrev.v2i1.720

Abstract

Dana penanggulangan bencana akibat kerusakan lingkungan hidup sangat besar, dan apabila kerusakan lingkungan hidup terjadi karena pemanfaatan sumber daya alam, maka selayaknya perusahaan dibebani dana penanggulangan bencana melalui instrumen pajak lingkungan. Mengingat arti penting instrumen pajak lingkungan perlu dilakukan penelitian, dengan tujuan untuk mendeskripsikan kebijakan penyediaan dana penanggulangan bencana yang terjadi karena kerusakan lingkungan hidup dan menyusun formulasi pajak lingkungan guna penyediaan dana penanggulangan bencana akibat kerusakan lingkungan hidup. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif, sedangkan bentuknya adalah preskriptif. Data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang dialokasikan dari anggaran pendapatan daerah, padahal jika kegiatan perusahaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi penyebab terjadinya bencana, maka sudah seharusnya perusahaan dibebani tanggung jawab untuk menyediakan dana penanggulangan bencana, dan hal ini ditetapkan melalui internalisasi dana eksternal perusahaan. Hal penting yang perlu diformulasikan dalam instrumen pajak lingkungan, terkait dengan dasar hukum penetapan pajak lingkungan, tarif pajak yang harus dibayarkan, prosedur pemungutan pajak lingkungan, dan penggunaan dana yang diperoleh dari pajak lingkungan untuk penanggulangan bencana. Formulasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan dana penanggulangan bencana akibat adanya kerusakan lingkungan hidup karena pemanfaatan sumber daya alam, seharusnya tidak dibebankan kepada pihak yang tidak ikut menikmati keuntungan dari kegiatan usaha
MINIMNYA PERAN SUBSTANTIF DPR DALAM RPJPN TERHADAP KESEIMBANGAN KEKUASAAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Rahayu Fitri, Rizki; Verawati Sembiring, Adventi
Grondwet Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v4i2.53

Abstract

Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menyoroti minimnya peran substantif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional. Dalam sistem presidensial yang seharusnya menjunjung tinggi asas checks and balances, dominasi eksekutif dalam proses perencanaan justru menimbulkan penyimpangan terhadap asas kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengucilan peran substantif DPR dalam perumusan RPJPN berdampak pada legitimasi hukum dan demokrasi partisipatif, serta mengkaji kecenderungan elitis dan tidak responsifnya pembangunan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, konseptual, dan filosofis, melalui studi pustaka regulasi dan teori hukum progresif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran DPR dalam RPJPN hanya bersifat formalitas prosedural tanpa partisipasi deliberatif, sehingga hukum kehilangan legitimasi sosial dan etisnya. Dominasi teknokratis-eksekutif menjadikan hukum sekadar alat politik untuk pembangunan ekonomi, yang bertentangan dengan semangat keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kembali mekanisme penyusunan RPJPN agar lebih demokratis, partisipatif, dan mencerminkan aspirasi rakyat secara substantif.  
Digitalization of Public Services and Smart Governance: Normative Gaps and Legal Opportunities in Central Aceh Rahayu Fitri, Rizki; Addy Lestya Wardhani, Lita Tyesta; Wesnaeni, Fifiana
Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 16 No. 2 (2025): August 2025 (on progress)
Publisher : Faculty of Law, University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v16i2.15535

Abstract

Indonesia's regional autonomy framework places the primary burden of public service delivery on district-level governments, yet the legal architecture governing digital transformation at this level remains structurally deficient. This study examines the juridical dimensions of public service digitalization in Central Aceh Regency, specifically analyzing the normative gaps, institutional barriers, and legal opportunities that shape its trajectory toward smart governance. Employing a normative juridical approach with statute, conceptual, and comparative analytical methods, the study finds that digitalization in Central Aceh is largely symbolic rather than substantive. Presidential Regulation No. 95 of 2018 on SPBE lacks enforcement mechanisms capable of compelling genuine compliance at the district level, while Law No. 25 of 2009 on Public Services contains no affirmative digital service mandate. The absence of a Qanun on Digital Services an instrument legally available under Aceh's special autonomy framework has created a critical normative vacuum that allows institutional fragmentation, low ASN digital literacy, and authority-oriented bureaucratic culture to persist unchallenged. Juridical opportunities exist through Qanun legislation under Article 235(1) of Law No. 11 of 2006, the proactive disclosure obligations of Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure, and regional autonomy provisions enabling locally adaptive governance models. Genuine bureaucratic repositioning toward smart governance requires enforceable legal instruments, not merely digital infrastructure.
Co-Authors Addy Lestya Wardhani, Lita Tyesta Azhar Nasution, Taufik Purwoko, Agus Rambe, Anjasmara Verawati Sembiring, Adventi Wesnaeni, Fifiana