Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Keadilan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Syafri Hariansah
Universitas Pertiba
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Reformulasi Hukum KIK: Menyeimbangkan Kepentingan Kolektif dan Individual dalam Perlindungan Hukum Tenun Cual Bangka Belitung Marlinda Marlinda; Syafri Hariansah
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19 No 1 (2025): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.69-86

Abstract

The designation of Cual Weaving as Bangka Belitung Communal Intellectual Property raises legal and social problems, especially regarding the tension between collective protection and the individual rights of craftsmen. Craftsmen feel that KIK status reduces recognition of individual contributions and marketing creativity of Cual Weaving. Public perception regarding the prohibition on the use of terms “Tenun Cual” outside the craftsman group adds to the complexity of this issue. This research aims to analyze the juridical aspects to answer the question of what is the ideal legal construction in balancing communal protection and individual rights in the Tenun Cual case. Normative juridical research methods use secondary data and literature studies. This research identifies regulatory gaps in Government Regulation No. 56 of 2022 concerning KIK and Law No. 28 of 2014 concerning Copyright which does not yet accommodate the rights of individual craftsmen in a communal system, and formulate innovative legal protection models that balance the collective and the individual. Offers a layered system protection model, combining collective and individual protection with a licensing mechanism through the community and recognition of craftsmen’s innovation. The main focus is to develop legal mechanisms that can bridge the interests of cultural preservation and the fulfillment of the economic and creative rights of craftsmen. The research results show that the existing legal framework has not been able to balance communal protection with recognition of individual contributions. For this reason, a more inclusive legal reconstruction is needed to guarantee communal protection without ignoring individual economic and innovation rights, as well as recommending the formation of regulations, including regulation of use rights and community-based licensing models, in order to maintaining a balance between cultural preservation and the interests of craftsmen. An adaptive legal approach is needed so that Cual Weaving is protected as cultural heritage, but also becomes a source of prosperity through parallel and model protection mechanisms benefit-sharing which is fair. adaptive legal approach is needed so that Cual Weaving is protected as cultural heritage, but also becomes a source of prosperity through parallel and model protection mechanisms benefit- sharing which is fair.
PENGAWASAN PENGGUNAAN ALGORITMA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG Fabia Rekha Syabita; Syafri Hariansah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/d5wn6336

Abstract

Perkembangan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong penggunaan algoritma dalam kebijakan publik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Namun, penggunaan algoritma juga menimbulkan persoalan terkait transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, terutama di tingkat pemerintah daerah. Peraturan kebijakan publik tentang pengawasan algoritma masih luas dan gagal mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh mekanisme kontrol sistem berbasis algoritma. Karena kesenjangan ini, praktik pemerintahan digital mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan norma tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, studi ini bertujuan untuk meneliti kerangka legislatif yang mengawasi penggunaan algoritma dalam kebijakan publik dan menilai seberapa baik penerapannya oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan meliputi wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan bentuk pengumpulan data kualitatif lainnya dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kurangnya regulasi yang lengkap terhadap pengawasan algoritma dalam kerangka legislatif saat ini. Selain itu, mekanisme pengawasan yang telah diterapkan masih bersifat administratif dan tidak menangani masalah teknologi seperti transparansi sistem atau potensi bias dalam algoritma. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak diterapkan secara optimal dalam keadaan ini. Yang penting, studi ini menyoroti pentingnya memperkuat legislasi dan menciptakan paradigma untuk pemantauan algoritma yang lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kata Kunci: Algoritma, Kebijakan Publik, Good governance, Pengawasan Hukum, Pemerintah Daerah
PENGAWASAN PENGGUNAAN ALGORITMA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG Fabia Rekha Syabita; Syafri Hariansah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/d5wn6336

Abstract

Perkembangan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong penggunaan algoritma dalam kebijakan publik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Namun, penggunaan algoritma juga menimbulkan persoalan terkait transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, terutama di tingkat pemerintah daerah. Peraturan kebijakan publik tentang pengawasan algoritma masih luas dan gagal mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh mekanisme kontrol sistem berbasis algoritma. Karena kesenjangan ini, praktik pemerintahan digital mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan norma tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, studi ini bertujuan untuk meneliti kerangka legislatif yang mengawasi penggunaan algoritma dalam kebijakan publik dan menilai seberapa baik penerapannya oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan meliputi wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan bentuk pengumpulan data kualitatif lainnya dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kurangnya regulasi yang lengkap terhadap pengawasan algoritma dalam kerangka legislatif saat ini. Selain itu, mekanisme pengawasan yang telah diterapkan masih bersifat administratif dan tidak menangani masalah teknologi seperti transparansi sistem atau potensi bias dalam algoritma. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak diterapkan secara optimal dalam keadaan ini. Yang penting, studi ini menyoroti pentingnya memperkuat legislasi dan menciptakan paradigma untuk pemantauan algoritma yang lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kata Kunci: Algoritma, Kebijakan Publik, Good governance, Pengawasan Hukum, Pemerintah Daerah
Co-Authors Fabia Rekha Syabita Marlinda Marlinda