<![CDATA[Perkembangan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong penggunaan algoritma dalam kebijakan publik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Namun, penggunaan algoritma juga menimbulkan persoalan terkait transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, terutama di tingkat pemerintah daerah. Peraturan kebijakan publik tentang pengawasan algoritma masih luas dan gagal mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh mekanisme kontrol sistem berbasis algoritma. Karena kesenjangan ini, praktik pemerintahan digital mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan norma tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, studi ini bertujuan untuk meneliti kerangka legislatif yang mengawasi penggunaan algoritma dalam kebijakan publik dan menilai seberapa baik penerapannya oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan meliputi wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan bentuk pengumpulan data kualitatif lainnya dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kurangnya regulasi yang lengkap terhadap pengawasan algoritma dalam kerangka legislatif saat ini. Selain itu, mekanisme pengawasan yang telah diterapkan masih bersifat administratif dan tidak menangani masalah teknologi seperti transparansi sistem atau potensi bias dalam algoritma. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak diterapkan secara optimal dalam keadaan ini. Yang penting, studi ini menyoroti pentingnya memperkuat legislasi dan menciptakan paradigma untuk pemantauan algoritma yang lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kata Kunci: Algoritma, Kebijakan Publik, Good governance, Pengawasan Hukum, Pemerintah Daerah]]>
Copyrights © 2026
