<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan koordinasi birokrasi dalam pelayanan perlindungan anak di Jakarta Timur. Perlindungan anak merupakan isu penting dalam kebijakan publik karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar anak serta upaya pencegahan kekerasan dan penelantaran. Namun, dalam praktiknya, pelayanan ini sering menghadapi masalah koordinasi antar instansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dinamika koordinasi birokrasi dalam penanganan kasus perlindungan anak. Data diperoleh melalui wawancara dengan staf dari Sub-Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Timur (Sub-Dinas PPAPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan perlindungan anak melibatkan koordinasi lintas sektor antara berbagai instansi, seperti Sub-Dinas Pendidikan, Sub-Dinas Kesehatan, Sub-Dinas Pelayanan Sosial, kepolisian melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan UPT PPA. Meskipun mekanisme koordinasi telah dibentuk melalui forum lintas sektor dan gugus tugas Kota Ramah Anak, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan utama yang ditemukan antara lain fragmentasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, dan potensi kesenjangan tanggung jawab dalam sistem koordinasi. Kondisi ini menyebabkan ketidakefektifan dalam penanganan kasus dan memperlambat proses pelayanan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pelayanan perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh peraturan formal, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, kualitas koordinasi birokrasi, dan inovasi pelayanan publik yang mampu mengintegrasikan berbagai layanan secara komprehensif. Dengan demikian, penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan anak. Kata kunci : Koordinasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Perlindungan Anak. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan hambatan koordinasi birokrasi dalam pelayanan perlindungan anak di Jakarta Timur. Perlindungan anak merupakan isu penting dalam kebijakan publik karena berkaitan dengan penyediaan hak dasar anak serta upaya pencegahan kekerasan dan penentaran. Namun dalam praktiknya, pelayanan ini sering mengatasi kendala koordinasi antar instansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami dinamika koordinasi dalam penanganan kasus perlindungan anak. Data diperoleh melalui wawancara dengan staf Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan perlindungan anak melibatkan koordinasi lintas berbagai instansi, seperti Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Sosial, kepolisian melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta UPT PPA. Meskipun mekanisme koordinasi telah dibangun melalui forum lintas sektor dan gugus tugas Kota Layak Anak, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan utama yang ditemukan meliputi fragmentasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya potensi lakuna atau kesenjangan tanggung jawab dalam sistem koordinasi. Kondisi ini menyebabkan ketidakefektifan dalam penanganan kasus dan memperlambat proses pelayanan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pelayanan perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, kualitas koordinasi, serta inovasi pelayanan publik yang mampu mengintegrasikan berbagai layanan secara menyeluruh. Dengan demikian, penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan anak. Kata kunci Koordinasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Perlindungan Anak.]]>
