Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
As Syifa Ulchairan
Universitas Tadulako
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN MODEL STRONG-FORM DAN WEAK-FORM JUDICIAL REVIEW SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA As Syifa Ulchairan; Agus Lanin; Mohammad Tavip
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1264

Abstract

Penelitian ini menganalisis pergeseran model judicial review di Indonesia dari desain strong-form yang bersifat final dan mengikat menuju praktik weak-form yang sarat akan pragmatisme yudisial. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa karakteristik normatif Mahkamah Konstitusi yang didesain sebagai negative legislator telah bergeser menjadi occasional legislator melalui penggunaan putusan bersyarat sebagai strategi untuk menghindari benturan politik (political backlash) di tengah dominasi koalisi pemerintahan. Pergeseran ini memicu disfungsi organ negara dan praktik pembangkangan konstitusi (constitutional disobedience), di mana lembaga pembentuk undang-undang cenderung mengabaikan, menunda, atau menyiasati substansi putusan Mahkamah. Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, penelitian ini menawarkan model alternatif judicial review melalui rekonstruksi makna "final dan mengikat" menjadi Multi-Layered Binding Effect yang mencakup daya ikat pertimbangan hukum, pelembagaan dialog konstitusional formal melalui mekanisme grace period dan legislative response obligation, serta pembatasan peran Mahkamah Konstitusi sebagai occasional legislator yang terukur. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pelembagaan dialog konstitusional merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan kepatuhan konstitusional dan menjaga keseimbangan checks and balances yang sehat. Oleh karena itu, disarankan agar pembentuk undang-undang segera mengintegrasikan mekanisme respon legislatif ke dalam regulasi formal, Mahkamah Konstitusi memperketat pedoman perumusan norma bersyarat untuk mencegah tirani peradilan, dan penelitian selanjutnya memperdalam efektivitas penerapan model dialogis ini melalui studi empiris komparatif.
Co-Authors Agus Lanin Mohammad Tavip