Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

RANCANG BANGUN TURBIN ANGIN SAVONIUS DENGAN MODIFIKASI BENTUK SUDU Sudirman, Sudirman; Hasrul, Muhammad
Jurnal Mekanova : Mekanikal, Inovasi dan Teknologi Vol 9, No 1 (2023): April
Publisher : universitas teuku umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jmkn.v9i1.7424

Abstract

Sumber energi yang cukup melimpah diantaranya adalah energi angin. Berdasarkan penelitian sebelumnya melalui skema PDP dengan judul, “Pengembangan Aplikasi Analisis Potensi Angin Sebagai Sumber Energi Terbarukan Kota Perbatasan Menggunakan Estimasi Parameter Weibull Berbasis Metode Power Density” diketahui variabilitas angin kota Tarakan sedang dengan hembusan reguler, sehingga kecepatan angin berpotensi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga angin skala kecil. Pada lanjutan penelitian ini, dibuat rancang bangun turbin angin savonius dengan bentuk sudu yang telah dimodifikasi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan unjuk kerja turbin savonius. Berdasarkan simulasi CFD dari penelitian-penelitian sebelumnya pada turbin savonius dengan bentuk sudu yang telah dimodifikasi dihasilkan unjuk kerja yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk sudu konvesional. Dengan unjuk kerja yang meningkat maka potensi angin dengan skala kecil dapat dimanfaatkan menghasilkan listrik untuk skala rumah tangga. Rangkaian kegiatan hasil penelitian sebelumnya berupa potensi angin Kota Tarakan, simulasi CFD berbagai bentuk sudu turbin savonius, dan pada riset ini rancang bangun hasil simulasi tersebut diuji secara langsung untuk melihat pengaruhnya terhadap tegangan listrik yang dihasilkan. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa turbin hasil modifikasi menghasilkan tegangan listrik lebih besar dibandingkan dengan turbin konvensional
PEMBERDAYAAN HUKUM WARIS DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Hasrul, Muhammad
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2023): Maddika: Journal Of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v4i2.4862

Abstract

This research aims to determine the concept of obligatory will and its application in reviewing maslahah murrasa. Islamic law covers all aspects of human life, for matters in this world and the afterlife. Some contain sanctions and some do not. Legal sanctions are sometimes felt directly in the world like sanctions in general. However, some sanctions are not felt in this world but will be individually responsible for in the afterlife in the form of sin and its retribution. Among the laws governing human relations with others that have been established by God are the rules regarding inheritance. Law regarding the transfer of assets due to death. The existence of inheritance law is very important to regulate the distribution of inheritance regarding who has the right to receive it, how much each share will be, and how it will be distributed. The problems in this research are: (1) How is the obligatory will enforced in Islam? (2) What is the case regarding obligatory wills in religious courts? (3) How is the distribution of substitute heirs in Islam?
RELASI NEGARA DAN AGAMA DALAM PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH: PERSPEKTIF PANCASILA Patittingi, Farida; Irwansyah, Irwansyah; Hasrul, Muhammad; Arisaputra, Muhammad Ilham; Yunus, Ahsan
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten EnrekangNomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Qur’an dan relevansinya terhadap nilai-nilaiPancasila. Penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakanpendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa indikator nilai dalam Pancasila, jika dikontekstualisasikandengan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Al-Qur’an di Kabupaten Enrekang, terdapatbeberapa indikator yang tidak sejalan, bahkan dapat dikatakan cenderung bernuansadiskriminatif. Perda yang diterbitkan pada suatu daerah tidak boleh mengatur untuk 1 (satu)golongan saja, namun harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenalperbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Dapat pula dikatakan tidak memberikan keadilansecara lahir maupun batin terhadap pemeluk agama Islam oleh sebab adanya beberapapenambahan persyaratan pada wilayah-wilayah tertentu. Terdapat ketentuan sanksi yang dapatmenggugurkan pemeluk agama Islam untuk berkompetisi pada sektor tertentu.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan Fisik dan Penanganannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo Hasrul, Muhammad; Yusmad, Muammar Arafat; Takdir, Takdir
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6277

Abstract

Penelitian ini melakukan tinjauan yuridis terhadap kekerasan fisik dan penanganannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo. Kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan masalah serius yang mengancam tujuan sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan membimbing narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan fisik yang terjadi, faktor-faktor penyebabnya, serta upaya hukum dan kebijakan yang diterapkan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris-yuridis dengan metodologi kualitatif. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur, observasi, dan wawancara dengan petugas penjara dan pihak terkait lainnya. Temuan menunjukkan bahwa kekerasan fisik di dalam penjara terjadi di antara narapidana dan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti overcrowding, kondisi monoton, lingkungan sosial, dan candaan berlebihan. Tanggapan penjara meliputi langkah-langkah preventif, represif, dan rehabilitatif. Namun, implementasi langkah-langkah ini masih menghadapi berbagai hambatan terkait sumber daya manusia dan infrastruktur. Studi ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap narapidana dari kekerasan fisik belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peraturan internal, peningkatan kapasitas staf, dan perbaikan pengawasan untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENARIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH Mutawalli, Muhammad; Moenta, Andi Pangerang; Hasrul, Muhammad
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.18072

Abstract

This study aims to explain the political party authority in withdrawing support for the regional head candidate in elections, as well as providing an understanding of sanctions that targeted political parties who withdrawn or revoked their political stance by applicable regulations. This study using a legal perspective on the authority of political parties in withdrawing support and Authority Theory, Democracy Theory, Rule of Law Theory, Decision Making Theory, and Sanction Theory as supported theories. The formulation of all arguments, facts, and theoretical frameworks in this study uses empirical normative legal research methods. Data obtained and collected through books, journals, theses, and recent dissertations, interviews, and articles related to the problem. The research method in this study combines elements of normative and empirical law and data. This research is qualitative research used in library observation. This research concludes that the authority of political parties regarding the withdrawal of support for a prospective regional head candidate pair explained in three stages or processes, including the first stage is before registering candidates to the KPU, the second stage is the stage after registering with KPU, and last is the stage after the determination of a prospective pair of candidates by the KPU. Among the existing stages, there is a full space for political parties to participate and room for the KPU to organize regional head elections. So concerning the withdrawal of support, political parties are not allowed arbitrarily to withdraw or vice versa regarding their support for prospective pairs of candidates. Referring to the applicable regulations, the forms of sanctions that can be given to political parties that withdraw or revoke a candidate pair are criminal sanctions and administrative sanctions. Where administrative sanctions are considered to be less firm against political parties, in contrast to criminal sanctions (ultimum remedium) or as a last resort that is much firmer but only aimed at the leaders or leaders of the heads of the central political parties who deliberately make withdrawals. Keyword: Political Parties, Withdrawal of Support, Prospective Regional Head Candidates.
PEMBERDAYAAN HUKUM WARIS DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Hasrul, Muhammad
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2023): Maddika: Journal Of Islamic Family Law
Publisher : UIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v4i2.4862

Abstract

This research aims to determine the concept of obligatory will and its application in reviewing maslahah murrasa. Islamic law covers all aspects of human life, for matters in this world and the afterlife. Some contain sanctions and some do not. Legal sanctions are sometimes felt directly in the world like sanctions in general. However, some sanctions are not felt in this world but will be individually responsible for in the afterlife in the form of sin and its retribution. Among the laws governing human relations with others that have been established by God are the rules regarding inheritance. Law regarding the transfer of assets due to death. The existence of inheritance law is very important to regulate the distribution of inheritance regarding who has the right to receive it, how much each share will be, and how it will be distributed. The problems in this research are: (1) How is the obligatory will enforced in Islam? (2) What is the case regarding obligatory wills in religious courts? (3) How is the distribution of substitute heirs in Islam?