Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Siti Nur Azizah
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Aerospace Engineering Automotive Engineering Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Perjanjian Kerja Sama Dokter Inbond dengan Fasilitas Kesehatan: Kajian Yuridis terhadap Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Charles Daniel Leonard Pardede; Siti Nur Azizah; Dyah Ersita Yustanty
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/3jcr9538

Abstract

Dalam era globalisasi dan interkoneksi yang semakin meningkat, kolaborasi antara tenaga medis dan fasilitas kesehatan menjadi semakin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Perjanjian kerja sama antara dokter dan fasilitas kesehatan merupakan instrumen strategis dalam mencapai tujuan tersebut, dengan menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Meskipun berbagai studi telah dilakukan untuk mengeksplorasi aspek hukum dari perjanjian ini, terdapat kekurangan signifikan dalam kajian mengenai asas keseimbangan yang harus diterapkan dalam implementasi perjanjian tersebut.Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa ketidakseimbangan dalam perjanjian kerja sama dapat menimbulkan konflik yang merugikan baik dokter maupun fasilitas kesehatan. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai asas keseimbangan hak dan kewajiban merupakan langkah awal menuju penyusunan perjanjian yang lebih adil dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana asas tersebut dapat diintegrasikan ke dalam perjanjian kerja sama, sehingga dapat menurunkan potensi sengketa dan meningkatkan kepuasan kedua pihak.
Tantangan Musisi terhadap Kontrak Musik, Pengguna Baru, Persentase Baru dalam Royalti, dan Model Distribusi di Era Milenium Digital Puguh Triwibowo; Siti Nur Azizah; Gunawan Widjaja
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6013

Abstract

Era milenium digital mendisrupsi lanskap industri musik secara masif, mengubah model distribusi fisik menjadi berbasis digital streaming dan memunculkan new users (pengguna baru) seperti platform konten berbasis kecerdasan buatan (AI) dan media sosial User-Generated Content (UGC). Namun, transformasi ini menyisakan celah hukum yang merugikan musisi akibat ketimpangan posisi tawar (bargaining power) dalam kontrak musik (360-degree deal dan standard form contract), ketidaktransparan formula persentase pembagian royalti (streaming pro-rata model), serta lemahnya penegakan hukum hak cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN) terhadap pengguna baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum dalam kontrak musik di era digital serta efektivitas regulasi hak cipta Indonesia dalam mengakomodasi skema persentase royalti dan model distribusi baru. Dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak musik digital saat ini cenderung mengabaikan asas proporsionalitas dan keadilan berkonstrak (Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata), sementara UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara eksplisit meregulasi micro-licensing untuk new users serta mekanisme audit algoritma platform digital. Diperlukan rekonstruksi regulasi melalui revisi undang-undang dan standardisasi kontrak berbasis keadilan distributif guna melindungi hak ekonomi musisi di era milenium digital.
Kedudukan dan Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Ilegal Akibat Keterlambatan Negara Samsuto Samsuto; Siti Nur Azizah
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 3 (2026): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i3.6685

Abstract

The phenomenon of illegal investment in Indonesia continues to increase and causes significant losses to the public. The rise of investment fraud schemes, such as Ponzi schemes and unauthorized offerings, demonstrates the weakness of early detection and the state's delay in taking preventive and repressive measures. This delay directly impacts the legal standing of victims, who often lack adequate protection in criminal, civil, and administrative proceedings. This study aims to analyze the legal standing of victims of illegal investment, the forms of legal protection available, and the state's responsibility for delays in supervision and law enforcement. The research method uses a normative juridical approach by examining laws and regulations, court decisions, and relevant literature. The results indicate that victims are in a weak position due to the lack of specific regulations regarding the recovery of illegal investment losses and the suboptimal mechanisms for restitution, compensation, and oversight by relevant authorities such as the Financial Services Authority (OJK), the Investment Alert Task Force, and the police. This study recommends strengthening legal instruments, establishing a victim restitution fund, and accelerating state action as a form of constitutional responsibility in providing protection to citizens. Thus, legal protection for victims of illegal investment can be realized effectively and fairly.
Co-Authors Charles Daniel Leonard Pardede Dyah Ersita Yustanty Gunawan Widjaja Puguh Triwibowo Samsuto Samsuto