<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Standar Penilaian berdasarkan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 serta menganalisis implikasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian antara prinsip-prinsip penilaian dalam regulasi, seperti autentik, objektif, transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan praktik penilaian yang berlangsung di satuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari regulasi pemerintah, laporan resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dokumen implementasi Kurikulum Merdeka, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan content analysis dengan mengkaji faktor komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III serta Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar penilaian di Kabupaten Sleman telah berjalan secara bertahap menuju asesmen yang lebih autentik melalui penilaian proyek, portofolio, dan asesmen formatif. Namun, masih terdapat policy gap antara tuntutan kebijakan dan praktik di lapangan, ditandai dengan dominasi penilaian tradisional, keterbatasan pemahaman guru, ketimpangan fasilitas antarsekolah, serta belum optimalnya supervisi akademik. Meskipun demikian, penerapan standar penilaian memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada capaian literasi dan numerasi peserta didik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan penguatan kompetensi guru, pemerataan sumber daya, penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional, serta monitoring berkelanjutan agar tujuan penilaian yang objektif dan akuntabel dapat tercapai secara optimal.]]>
