Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Ayang Jumiati
Universitas Islam Negeri Mataram
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
The Practice of Wage Payment Using the Bawon System in Ndano Village, Bima Regency: A Sharia Economic Law Perspective Jaya Miharja; Muhammad Nor; Ayang Jumiati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1671-1680

Abstract

Pembayaran upah merupakan aspek krusial dalam hubungan kerja di sektor pertanian. Di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, pembayaran upah panen padi mayoritas menggunakan sistem bawon, yaitu upah berupa sebagian hasil panen berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan buruh tani. Namun dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan realisasi pembayaran, seperti keterlambatan atau pengurangan jumlah upah yang memicu ketidakpuasan buruh tani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran upah sistem bawon di Desa Ndano dan meninjaunya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi lapangan (field research) melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bawon di desa tersebut masih bersifat tradisional tanpa perjanjian tertulis, sehingga kejelasan akad belum terpenuhi sepenuhnya. Ketidaksesuaian pembayaran tersebut dipengaruhi oleh faktor hasil panen yang tidak menentu dan keterbatasan ekonomi pemilik lahan. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, sistem bawon pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan terhindar dari unsur ketidakpastian (gharar). Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan kerja yang lebih jelas dan tertulis demi menjamin keadilan pembayaran upah serta meningkatkan kesejahteraan buruh tani
Co-Authors Jaya Miharja Muhammad Nor