<![CDATA[Pembayaran upah merupakan aspek krusial dalam hubungan kerja di sektor pertanian. Di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, pembayaran upah panen padi mayoritas menggunakan sistem bawon, yaitu upah berupa sebagian hasil panen berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan buruh tani. Namun dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan realisasi pembayaran, seperti keterlambatan atau pengurangan jumlah upah yang memicu ketidakpuasan buruh tani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran upah sistem bawon di Desa Ndano dan meninjaunya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi lapangan (field research) melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bawon di desa tersebut masih bersifat tradisional tanpa perjanjian tertulis, sehingga kejelasan akad belum terpenuhi sepenuhnya. Ketidaksesuaian pembayaran tersebut dipengaruhi oleh faktor hasil panen yang tidak menentu dan keterbatasan ekonomi pemilik lahan. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, sistem bawon pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan terhindar dari unsur ketidakpastian (gharar). Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan kerja yang lebih jelas dan tertulis demi menjamin keadilan pembayaran upah serta meningkatkan kesejahteraan buruh tani]]>
Copyrights © 2026
