Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Yuridis Perlindungan Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Cipta Kerja Arlyn Annabel Nusamara; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8346

Abstract

Perlindungan bagi pekerja termasuk dalam Hak Asasi Manusia yang menjadi elemen krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan perlindungan secara hukum terhadap pekerja, negara menetapkan regulasi perundangan di bidang pekerjaan yaitu UU No 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan yang selanjutnya diubah melalui UU No 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja beserta PP No 35 Tahun 2021. Pendekatan studi yang diterapkan merupakan studi normatif. Sumber referensi yang dimanfaatkan dalam studi ini mencakup referensi hukum utama, referensi hukum tambahan, referensi hukum lanjutan. Perlindungan tenaga kerja menurut UU No 13 Tahun 2003 terkait ketenagakerjaan lebih berfokus kepada pembatasan ruang lingkup pekerjaan seperti PKWT diwajibkan dibuat dalam dokumen tertulis, perjanjian ini berlaku untuk pekerjaan bersifat musiman, masa berlaku perjanjian ini maksimal 2 tahun serta hanya boleh memperpanjang 1 kali, dan apabila pekerja meninggal dunia maka ahli warisnya berhak atas hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut.. Sedangkan UU No 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021 lebih fleksibel karena ketentuan ini mengubah jangka waktu yang sebelumnya 2 tahun menjadi 5 tahun. Dengan demikian, perubahan pengaturan PKWT dalam UU Cipta Kerja mengindikasikan pergeseran perlindungan hukum dari yang sifatnya preventif menjadi kompensatif yang memerlukan pengawasan serta penegakan hukum agar tetap memberikan keadilan bagi pekerja.
Implikasi Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepastian Hukum dan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Arlyn Annabel Nusamara; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8347

Abstract

Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran krusial. Sebagai wujud adaptasi tersebut, pemerintah telah melakukan digitalisasi terhadap sistem pajak. Dengan perubahan ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum bagi wajib pajak. Digitalisasi sistem pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 mengenai Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, PER-10/PJ/2020, dan PER-03/PJ/2022. Implikasi terhadap kepastian hukum di Indonesia adalah dengan meningkatnya jumlah pelaporan SPT menandakan digitalisasi sistem perpajakan berperan dalam memperkuat kejelasan norma hukum, meningkatkan konsistensi dalam penerapan aturan, serta memberikan kepastian bagi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya melalui sistem administrasi yang terstruktur dan transparan.
Peran Hukum Kenegaraan Dalam Menjaga Stabilitas Politik di Indonesia Arlyn Annabel Nusamara; Jenita Tan; Nasha Rawza Alya
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4551

Abstract

Sebagai negara demokratis terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga stabilitas politik. Runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru pada tahun 1998 menandai dimulainya perubahan peta politik Indonesia, dan dapat dibaca sebagai titik awal pelemahan peran negara di satu sisi dan menguatnya kontrol masyarakat pada sisi yang lain. Pembangunan politik dalam arti teleologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah penulis ingin menyampaikan bagaimana peranan hukum kenegaraan dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang fokus pada aspek normatif dari hukum, yakni norma-norma yang berlaku dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum. Peran hukum kenegaraan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, mendukung transparansi, dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, hukum juga berperan dalam mengelola konflik politik dan menjaga ketertiban sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan demokrasi. Penegakan hukum kenegaraan memiliki peranan krusial dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai tantangan sering kali muncul, yang tidak hanya mempengaruhi efektivitas sistem hukum, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan ini agar dapat menemukan solusi yang tepat demi tercapainya keadilan dan stabilitas politik yang berkelanjutan.
Mechanism for Settlement of International Trade Disputes in the Case of the European Union's Lawsuit Against Indonesia Regarding Nickel Mining Arlyn Annabel Nusamara; Virginia Virginia; Matthew Mikha Sebastian Matondang
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.2730

Abstract

Nickel, a naturally formed metal element, has a shiny shape and a sparkling white color. On some islands in Indonesia, nickel is still abundantly found, such as in Sulawesi, which is a hub of mining industry, especially in Morowali and North Morowali. Besides, it is also found on several other islands, like Maluku North (Halmahera), Papua, and Kalimantan. In addition, total nickel exports by 2022 rose to $5.97 billion. Following the entry into force of a policy banning the export of crude nickel seeds on January 1, 2020, Indonesian nickle exports have increased. However, the EU opposed the policy and sued Indonesia to the World Trade Organization (WTO) in early 2021. Indonesia was found to have violated article X.1 of the GATT on violation of regulatory transparency obligations, article 3.1 (b) of the Subsidy Agreement and the Contract Act on Prohibited Subsidies, and article XI.1 of GATT concerning export and import bans. The aim of the filed lawsuit is to maintain the balance of international trade and encourage more environmentally friendly mining practices. However, the impact is a decrease in foreign investment in the nickel sector.