Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justice Amnesty Law and Undoing Journal
Anya Sitara Budidarsono
Universitas Tarumanagara
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Hukum Pajak Dalam Regulasi Perpajakan Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Anya Sitara Budidarsono; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8535

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum pajak dalam regulasi perpajakan pada Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya optimalisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, sehingga diperlukan sistem perpajakan yang efektif dan berlandaskan hukum yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pajak pada PT telah berjalan melalui mekanisme self-assessment system, digitalisasi administrasi perpajakan, serta pengawasan oleh otoritas pajak. Namun, dalam prakteknya masih terdapat berbagai kendala, seperti kompleksitas regulasi, rendahnya pemahaman wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala teknis dalam sistem digital. Selain itu, praktik penghindaran pajak dan perbedaan interpretasi terhadap peraturan juga menjadi faktor yang memicu sengketa pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas sistem administrasi dan pelayanan perpajakan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta peningkatan edukasi dan kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, implementasi hukum pajak diharapkan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan mampu meningkatkan kepatuhan PT sebagai wajib pajak badan.
Evaluasi Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Rentetan Kecelakaan Kerja di Kawasan Industri IMIP Morowali Anya Sitara Budidarsono; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8546

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan tenant di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) serta menelaah pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran K3 dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 di kawasan IMIP belum berjalan efektif, yang ditandai dengan kepatuhan yang bersifat administratif, lemahnya implementasi teknis di lapangan, serta rendahnya budaya keselamatan kerja. Rentetan kecelakaan kerja fatal mencerminkan adanya kegagalan sistemik yang dipengaruhi oleh dominasi orientasi produksi dibandingkan keselamatan pekerja. Selain itu, ditemukan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mengintegrasikan manajemen risiko dalam setiap proses operasional. Di sisi lain, pengawasan dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah pengawas, hambatan struktural, serta pengaruh status PSN yang berpotensi melemahkan independensi pengawasan. Penegakan hukum juga cenderung bersifat reaktif dan belum optimal dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, reformasi penegakan hukum, serta internalisasi budaya K3 untuk menjamin perlindungan tenaga kerja secara optimal dan berkelanjutan.
Co-Authors Gunardi Lie