Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Implementasi Hukum Pajak Dalam Regulasi Perpajakan Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Anya Sitara Budidarsono; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8535

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum pajak dalam regulasi perpajakan pada Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya optimalisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, sehingga diperlukan sistem perpajakan yang efektif dan berlandaskan hukum yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pajak pada PT telah berjalan melalui mekanisme self-assessment system, digitalisasi administrasi perpajakan, serta pengawasan oleh otoritas pajak. Namun, dalam prakteknya masih terdapat berbagai kendala, seperti kompleksitas regulasi, rendahnya pemahaman wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala teknis dalam sistem digital. Selain itu, praktik penghindaran pajak dan perbedaan interpretasi terhadap peraturan juga menjadi faktor yang memicu sengketa pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas sistem administrasi dan pelayanan perpajakan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta peningkatan edukasi dan kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, implementasi hukum pajak diharapkan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan mampu meningkatkan kepatuhan PT sebagai wajib pajak badan.
Evaluasi Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Rentetan Kecelakaan Kerja di Kawasan Industri IMIP Morowali Anya Sitara Budidarsono; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8546

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan tenant di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) serta menelaah pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran K3 dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 di kawasan IMIP belum berjalan efektif, yang ditandai dengan kepatuhan yang bersifat administratif, lemahnya implementasi teknis di lapangan, serta rendahnya budaya keselamatan kerja. Rentetan kecelakaan kerja fatal mencerminkan adanya kegagalan sistemik yang dipengaruhi oleh dominasi orientasi produksi dibandingkan keselamatan pekerja. Selain itu, ditemukan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mengintegrasikan manajemen risiko dalam setiap proses operasional. Di sisi lain, pengawasan dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah pengawas, hambatan struktural, serta pengaruh status PSN yang berpotensi melemahkan independensi pengawasan. Penegakan hukum juga cenderung bersifat reaktif dan belum optimal dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, reformasi penegakan hukum, serta internalisasi budaya K3 untuk menjamin perlindungan tenaga kerja secara optimal dan berkelanjutan.
Peran PTUN dalam mewujudkan Good Governance Vanessha Louise Kimberly; Anya Sitara Budidarsono
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5952

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan penting dalam menyelesaikan sengketa administratif antara pejabat pemerintahan dan masyarakat, termasuk individu maupun badan hukum perdata. PTUN juga berperan dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi serta permohonan rehabilitasi, yang menjadikannya sebagai lembaga yudikatif strategis dalam menjaga keadilan dan perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terutama peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Temuan penelitian menekankan pentingnya pemahaman mengenai perbedaan antara kewenangan dan wewenang dalam konteks penerapan prinsip good governance, khususnya di era digital yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara lebih aktif.
Urgensi Legal Opinion dalam Due Diligence pada Akuisisi Perusahaan Anya Sitara Budidarsono; Chrissonia Margareta Mbayang; Maman Sudirman; Ismail Marzuki
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i2.7170

Abstract

Akuisisi perusahaan merupakan salah satu instrumen strategis dalam dunia bisnis modern yang kerap digunakan untuk memperluas pasar, memperkuat modal, dan meningkatkan daya saing korporasi. Dalam praktiknya, akuisisi memerlukan proses legal due diligence (LDD) sebagai bentuk pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi hukum perusahaan target, mulai dari kepemilikan aset, perizinan, kontrak, hingga potensi sengketa. Hasil dari proses ini kemudian dituangkan dalam legal opinion sebagai pendapat hukum profesional yang berfungsi menyajikan temuan hukum, memberikan rekomendasi strategis, sekaligus melindungi pihak pengakuisisi dari potensi risiko hukum. Legal opinion tidak hanya berperan dalam pengambilan keputusan bisnis, tetapi juga memiliki kedudukan doktrinal dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu bentuk doktrin hukum yang dapat dijadikan rujukan. Di sisi lain, advokat atau konsultan hukum yang menyusunnya memikul tanggung jawab profesional, etis, dan hukum, khususnya terkait akurasi analisis, objektivitas, kerahasiaan, serta rekomendasi yang diberikan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan urgensi legal opinion dalam due diligence pada akuisisi perusahaan serta pentingnya tanggung jawab advokat dalam menjaga integritas dan validitas pendapat hukum yang disusun.
Position and Role of the People's Representative Council in State Development Rasji Rasji; Anya Sitara Budidarsono; Chrissonia Margareta Mbayang; Laurencia Ryanto
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2410

Abstract

This article regarding the position and role of the People's Representative Council (DPR) in state development highlights the importance of representative institutions in the political and development process. The DPR plays a vital role in voicing the interests and aspirations of the community through legislative, monitoring and representation functions. Challenges such as corruption, lack of accountability, and political complexity present obstacles that need to be overcome in strengthening the role of the DPR. Evaluation of reform efforts and more effective strategies is needed to improve the DPR's performance in building a sustainable and inclusive country. Community participation is also key in supporting the DPR's role as an institution that represents the interests of the people. The DPR's flexibility and responsiveness to political and social dynamics is an important factor in maintaining the legitimacy and trust of the public in this representative institution.