Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Analisis Pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Darius Nayoltama; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8538

Abstract

Pertumbuhan ekonomi digital telah mendorong aktivitas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia, yang memberikan peluang signifikan untuk peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Namun, sifat lintas batas dan ketidakperluan kehadiran fisik dari PMSE menciptakan tantangan dalam pengumpulan pajak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan perpajakan atas PMSE di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan usaha untuk mengoptimalkan implementasinya. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara dan mencerminkan tingkat kepatuhan yang relatif baik. Meski demikian, masih ada tantangan seperti rendahnya pemahaman perpajakan, keterbatasan dalam mengawasi transaksi internasional, serta ketidakmerataan kepatuhan di antara pelaku usaha digital. Karena itu, perlu ada penguatan aturan, peningkatan pemahaman pajak, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi internasional untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor PMSE.
Analisis Yuridis atas Dinamika Transaksi Bisnis Internasional dalam Kerangka Hukum Perdagangan Global Darius Nayoltama; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8548

Abstract

Pertumbuhan globalisasi telah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan internasional yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Keadaan ini menghasilkan dinamika hukum yang rumit, terutama berkaitan dengan perbedaan yurisdiksi, ketidaksesuaian regulasi, serta kemajuan teknologi digital dalam perdagangan internasional. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum alasan di balik dinamika transaksi bisnis internasional yang menghasilkan masalah hukum serta bagaimana kerangka hukum perdagangan global dapat mengakomodasi dan memberikan kepastian hukum terhadap dinamika tersebut. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta memanfaatkan sumber hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa isu hukum dalam transaksi bisnis internasional disebabkan oleh perbedaan sistem hukum, ketidaksetaraan posisi pihak-pihak, lemahnya harmonisasi hukum internasional, serta kemajuan teknologi yang belum sepenuhnya diimbangi dengan peraturan yang memadai. Selain itu, kerangka hukum perdagangan internasional telah berusaha memberikan kepastian hukum dengan melakukan harmonisasi regulasi, penerapan prinsip-prinsip hukum global, serta mekanisme penyelesaian konflik seperti arbitrase, namun pelaksanaannya masih membutuhkan peningkatan. Sehingga, perlu adanya pengembangan sistem hukum yang lebih fleksibel, seimbang, dan adil untuk menghadapi tantangan globalisasi dalam aktivitas bisnis internasional.
The Role of International Law in Combating Terrorism Muhammad Rafi Muhammad Rafi; Dikjaya Dikjaya; Darius Nayoltama; Lexi Valleno Havlenda
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2439

Abstract

The role of international law in the fight against terrorism is crucial inining global peace and security. International law plays an important role in regulating national borders, diplomatic relations, treaty making, and enforcement, with the aim of achieving peace and prosperity among nations. In addition, international law facilitates cooperation between states in various areas such as economic, social, cultural, legal, defence, and security. By addressing common interests and promoting order and justice, international law contributes to enhancing cooperation and peaceful coexistence among nations throughout the world. International law enforcement by legal bodies and legal practitioners on an international scale is essential to resolving disputes and ensuring awareness of the norms of international law, thereby enhancing global security and stability
Peran Hukum Dalam Menyelesaikan Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Moody Rizqy Syailendra Putra; Darius Nayoltama; Allaysha Adindaputri Kirani; Sulthan Fadhil Hisyam
Journal of Business Inflation Management and Accounting Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/bima.v2i1.4664

Abstract

Wanprestasi perdata merupakan suatu perbuatan dimana adanya seseorang ataupun dari salah satu pihak yang terlibat tidak dapat memenuhi dan/atau melakukan kelalaian untuk menjalani kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian antara penjual dan pembeli. Adanya wanprestasi menimbulkan resiko yang akan dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tersebut.. Sesuai dengan yang sudah tertulis pada Pasal 1417 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian pada kegiatan jual beli adalah suatu perjanjian yang ketika salah satu pihak secara sadar mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pihak lain, yang kemudian pihak lain tersebut melakukan transaksi atau pembayaran sesuai harga yang telah dijanjikan. Jika terjadi persengketaan terhadap kedua belah pihak, pihak pembeli, atau kerap disebut dengan konsumen perlu mengajukan tuntutan langsung terlebih dahulu kepada pihak yang menjadi pelaku usaha atau penjual yang bersangkutan dan pihak selaku penjual berkewajiban untuk memberi respon atas tuntutan tersebut. Salah satu bentuk perjanjian yang umum terjadi dalam aspek kehidupan sehari-hari adalah perjanjian dalam kegiatan jual beli. Oleh karena hal tersebut, penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, terutama dalam transaksi bernilai besar, untuk membuat perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis ini dapat menjadi bukti kuat jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, sehingga hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak dapat ditegakkan secara adil.
Penistaan Agama Dengan Melalui Konten Jilat Es Krim Berdasarkan Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Pelanggaran Sila Pertama Jeane Neltje Saly; Darius Nayoltama; Ivan Priyanto; Reynaldi Hartman; Ade Nugraha Salim; Sky Leonardo Yeo; Zahran Rahmat Syauqi
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1251

Abstract

Penistaan agama melalui konten jilat eskrim yang dilakukan oleh Oklin Fia di media sosialnya yang membuat video menjilat eskrim dengan menggunakan hijab, hal ini menggambarkan tindakan sebagai bentuk penghinaan dan pelanggaran sila pertama dan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus konten yang dianggap sebagai penistaan agama. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa kasus di Indonesia di mana individu mengunggah konten yang menciptakan kontroversi dengan menggambarkan sikap yang tidak senonoh sebagai wanita berhijab.