Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Pengaturan Pembatasan Alat Makan Sekali Pakai dan Sedotan Plastik di SWK Surabaya Angela Dhieta Permatasari; Yonatan Syahlendra; Martika Dini Syaputri
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol. 11 No. 1 (2026): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v11i1.892

Abstract

Abstract The problem of single-use plastic cutlery and straws in Surabaya's Sentra Wisata Kuliner (SWK, or culinary tourism centers) has become increasingly urgent, yet remains unregulated by the city's only relevant instrument, Surabaya Mayoral Regulation No. 16 of 2022, which governs plastic bags but not cutlery or straws. This creates a legal vacuum despite the city's obligation to support the Ministry of Environment and Forestry's target of reducing waste by 30% by 2030. This study examines (1) the extent of local government efforts to reduce single-use cutlery and straws at SWK, and (2) the urgency, from a legal-theoretical standpoint, of regulating this legal vacuum. Using a socio-legal approach, primary data were obtained through purposive-sampling interviews with environmental and cooperative-and-SME agency officials, SWK managers, vendors, and visitors, triangulated with secondary data from applicable regulations and prior studies, then analyzed descriptively-qualitatively. The findings show that while the local government has pursued general waste-reduction programs, none specifically targets single-use cutlery and straws at SWK, where vendors continue using plastic cutlery and straws mainly for reasons of cost and practicality. Applying Gustav Radbruch's theory of the purposes of law together with the precautionary and sustainable-development principles under Law No. 32 of 2009, this legal vacuum constitutes a form of regulatory failure that undermines legal certainty and environmental protection alike. This study contributes a doctrinal argument for expanding Mayoral Regulation No. 16 of 2022, or issuing a new regional regulation, to explicitly cover single-use cutlery and straws at SWK, accompanied by a tiered incentive–disincentive enforcement model.
Problematika Delik Perzinahan terhadap Kultur Bangsa Indonesia Yonatan Syahlendra; Retno Dewi Pulungsari
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.2109

Abstract

Perkara perzinahan telah diatur dalam pasal 284 KUHP, namun pasal yang saat ini yang berlaku saat ini belum cukup untuk dapat menjawab perkembangan perilaku masyarakat Indonesia yang semakin berkembang. Singkatnya, dapat dapat dikatakan bahwa pasal 284 KUHP tidak efektif dalam menanggulangi masalah perzinahan, dan karena itu tercipta kesenjangan hukum atau hukum yang tidak efektif. Pembaharuan terhadap pasal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan meninggalkan KUHP Belanda dan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 pasal 411 yang akan berlaku secara keseluruhan pada tahun 2026. Pro dan kontra bermunculan terkait pasal baru tersebut yang menurut para ahli melanggar privasi masyarakat Indonesia. Pasal perzinahan yang baru akan berlaku pada tahun 2026 ini diharapkan oleh pemerintah Indonesia dan juga masyarakat Indonesia menjadi solusi yang dapat menjadi menjawab keresahan masyarakat terkait perzinahan dan menjadi titik balik bagi hukum Indonesia dalam mengembalikan citra dan ciri khas bangsa Indonesia yang religius dan memegang teguh budaya turun temurun.