Indra Sakti
Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Hukuman Disipliner Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Sektor Publik Muhamad Raja'i; Indra Sakti; Edwar Kelvin; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8373

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai instrumen hukum administratif dalam menata perilaku aparatur dan mendorong kinerja organisasi sektor publik. Penelitian menggunakan desain mixed methods dalam kerangka socio-legal research dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, telaah dokumen administratif serta observasi praktik penegakan disiplin pada instansi pemerintah yang dipilih secara purposif. Analisis integrasi untuk menilai kesesuaian normatif pengaturan disiplin dan efektivitas implementasinya dalam praktik kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan PP No. 94 Tahun 2021 memberikan dasar normatif yang lebih jelas, terukur dan sistematis dalam pengaturan kewajiban, larangan, klasifikasi sanksi serta kewenangan pejabat yang berwenang menghukum. Regulasi efektif dalam memperkuat kepatuhan administratif, terutama terkait kehadiran, jam kerja dan ketertiban prosedural. Namun, efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik belum berlangsung secara otomatis dan masih dipengaruhi oleh konsistensi penegakan, kualitas kepemimpinan, kapasitas pengawasan internal, persepsi keadilan prosedural serta integrasi antara sistem disiplin dan manajemen kinerja. Penelitian ini menyimpulkan PP No. 94 Tahun 2021 penting sebagai fondasi penegakan disiplin aparatur, tetapi dampak terhadap performa organisasi lebih optimal apabila didukung penerapan yang adil, konsisten dan berkelanjutan dalam lingkungan birokrasi.
Peran Preventif Dinas Pemadam Kebakaran dalam Membangun Kesadaran Risiko Kebakaran Masyarakat Kota Batam Sutrisno Sutrisno; Isfandir Hutasoit; Indra Sakti; Agus Riyanto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 6 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i6.8668

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran preventif Dinas Pemadam Kebakaran dalam membangun kesadaran risiko kebakaran masyarakat Kota Batam. Fokus penelitian diarahkan pada strategi edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai instrumen pencegahan dini kebakaran. Penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan metode deskriptif kualitatif yang didukung oleh analisis normatif terhadap regulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam telah menjalankan fungsi preventif secara nyata melalui program penyuluhan, simulasi, pembinaan masyarakat, dan kerja sama dengan aparatur wilayah maupun komunitas lokal. Strategi tersebut berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dasar, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya merata karena masih dihadapkan pada keterbatasan jangkauan program, fluktuasi partisipasi warga, dan belum kuatnya keberlanjutan tindak lanjut di tingkat komunitas. Penelitian ini menyimpulkan peran preventif Damkar Batam telah berjalan secara fungsional, tetapi perlu diperkuat melalui model pencegahan berbasis komunitas yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan kontekstual. Temuan ini menegaskan pencegahan kebakaran merupakan bagian penting dari tata kelola pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pengurangan risiko.